REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid mengusulkan bantuan kartu Sembako perlu ditambah. Kartu sembako diberikan pemerintah untuk menopang masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk keluarga miskin dan rentan miskin.
Menurut Ahmad, setidaknya masih terdapat 4,8 juta rumah tangga yang berasal dari kelompok miskin dan rentan miskin (desil 2-4) yang belum mendapatkan bantuan Kartu Sembako dengan besaran nilai manfaat Rp 200.000 per bulan.
"Penambahan cakupan dan target penerima bantuan perlu ditambah terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin masih terdapat kurang lebih 4,8 juta rumah tangga," kata Ahmad pada konferensi video bersama media di Jakarta, Rabu (8/4).
Ada pun pemerintah telah menyasar Program Kartu Sembako kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 43,6 triliun. Kartu Sembako diberikan pada masyarakat dengan golongan sangat miskin (desil 1).
Namun demikian, pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK.
Dari sisi ketersediaan dan akses pasar, jumlah e-warong juga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 20 juta KPM. Dengan sasaran 20 juta KPM, dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong; dengan asumsi 1 e-warong melayani 155 KPM.
Sementara itu dari data yang ada, saat ini baru terdapat 98.311 e-warong, sehingga masih dibutuhkan 30.672 e-waroeng. "Kalau ini (Kartu Sembako) diberlakukan April, tapi 'support' tidak disediakan dengan baik, maka aksesnya menjadi terbatas, apalagi sistem penyaluran menggunakan perbankan dan sebagainya," kata Ahmad.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperbanyak e-waroeng dengan pemerataan pada wilayah-wilayah yang sulit diakses, yakni wilayah 3T. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan dana desa untuk bantuan pangan di pedesaan, setidaknya dengan alokasi sebesar 20 sampai 25 persen selama pandemi covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
