REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengindentifikasi secara jelas desa-desa yang belum berlistrik agar dapat segera terlistriki. Presiden menyampaikan perlunya percepatan agar semua warga Indonesia dapat menikmati listrik, terutama warga 433 desa di Wilayah Timur Indonesia yang masih belum berlistrik.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk segera menuntaskan Rasio Elektrifikasi hingga mencapai 100 persen. Semua masyarakat perlu dijamin akses energi dan harus bisa terjangkau tarifnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakuia terdapat 433 desa yang belum menikmati listrik. Seluruh desa tersebut tersebar di empat provinsi, yaitu yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.

Dari laporan akhir tahun kinerja ESDM Tahun 2019, Rasio elektrifikasi per Desember 2019 pada empat provinsi tersebut tercatat NTT 85 persen, Maluku 92 persen, Papua 94 persen dan Papua Barat 99 persen. Arifin merinci suplai listrik perdesaan selama ini. 

"Daya listrik yang selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, yang tidak dispulai PLN sebanyak 5.515 desa dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun bantuan masyarakat setempat," ujar Arifin.

Guna menjalankan program tersebut, Kementerian ESDM bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan terobosan atau inovasi yang bersifat nonkonvensional. Pertimbangan ini diambil mengingat lokasi wilayah Timur yang belum memiliki infrastruktur lengkap sehingga membutuhkan dana besar dan waktu yang lebih lama.

"Kita tahu medan di Papua sangat berat. Sebagian besar desa-desa tersebut berada di pegunungan ribuan meter. Tidak ada jalan, tidak ada transportasi. Untuk itu, kita gunakan pendekatan spatial optimization dan pattern recognition," ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangan resminya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika