REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan belum memutuskan secara spesifik proyek-proyek infrastruktur yang akan mengalami penundaan atau tetap dilanjutkan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (2/4), mengatakan hal itu lantaran pemerintah masih mengutamakan keselamatan rakyat dalam penanggulangan wabah tersebut.
“Saya dengar juga wacana itu, tapi belum secara spesifik dievakuasi yang mana yang mau diteruskan, mana yang diprioritaskan dan mana yang mau ditunda. Yang pasti, prinsipnya kita sekarang first thing first mau diupayakan dulu soal keselamatan,” katanya.
Ridwan menuturkan di sisi lain memang ada banyak proyek infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja asing, termasuk China, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun ia meminta agar masyarakat tidak berpretensi negatif jika tenaga kerja asal China itu membahayakan bila nanti datang ke Indonesia. Pasalnya, kondisi di "Negeri Tirai Bambu" itu saat ini sudah membaik.
“Saya katakan, semua itu dilakukan dengan proses yang cukup tepat. Malah kita harus lapang dada. Orang kita mungkin lebih berbahaya dari orang lain karena kita sendiri sedang outbreak,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan seluruh proyek strategis BUMN tetap berjalan di tengah pandemi Corona. Namun, Erick mengaku tengah memetakan sejumlah proyek yang tetap berjalan dan proyek-proyek yang dapat ditunda sementara waktu.
Di antara sejumlah proyek strategis, program 35 ribu MW menjadi salah satu yang akan tetap dilanjutkan guna memenuhi kebutuhan di masa depan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada moratorium atau penundaan pekerjaan proyek infrastruktur terkait pandemi Covid-19. Dia memastikan proyek infrastruktur akan terus dikerjakan sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika