REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah akan memaksimalkan potensi sumber pembiayaan dalam negeri untuk menambah anggaran dalam menangani virus corona (Covid-19). Khususnya melalui realokasi belanja pemerintah pusat maupun memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Sri optimistis, berbagai pos dari dalam negeri masih bisa dimanfaatkan sebagai tambahan belanja dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah bisa meminimalisir potensi penggunaan sumber pembiayaan dari luar negeri, seperti fasilitas pinjaman lembaga internasional.

"Kami berharap tidak (ada skenario pinjaman lembaga internasional)," tuturnya dalam teleconference dengan media, Rabu (1/4).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah segera menangani penyebaran Covid-19. Sri menuturkan, apabila krisis kesehatan ini sudah terkendali, kondisi ekonomi akan lebih stabil. Dampaknya, tantangan terhadap sektor keuangan bisa semakin diantisipasi dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri.

Sri mengakui, pembiayaan anggaran yang dibutuhkan pemerintah tahun ini akan meningkat dibandingkan outlook dalam Undang-Undang APBN 2020, yakni Rp 307,2 triliun. Kondisi tersebut seiring dengan relaksasi pelebaran defisit anggaran yang semula 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 5,07 persen dari PDB.

Sri menjelaskan, pemerintah masih memiliki SAL yang diperkirakan masih berada di kisaran Rp 160 triliun. Selain itu, pihaknya mempunyai dana abadi yang selama ini dikumpulkan dan dana dari Badan Layanan Umum (BLU). "Jadi, banyak layer alternatif," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Tapi, Sri tidak menutup kemungkinan pinjaman secara mutlak. Sebab, sampai saat ini, belum ada satupun pihak yang bisa memastikan seberapa lama pandemi Covid-19 berlangsung dan seberapa dalam dampaknya terhadap ekonomi.

Dalam pertemuan pimpinan negara G20, Sri menjelaskan, lembaga keuangan internasional sudah diminta untuk memfasiltiasi negara yang membutuhkan pembiayaan dalam menghadapi Covid-19, terutama negara berkembang. Sebut saja Bank Dunia dengan anggaran yang disiapkan mencapai 160 miliar dolar AS.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengumumkan emergency funding yang bisa diakses oleh negara anggota. Bahkan, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang biasanya membiayai proyek kini sudah mulai memberikan bantuan.

Fasilitas tersebut diberikan mengingat semua negara berkembang sedang menghadapi capital flight (pelarian modal) dan kekeringan likuiditas dolar. Sebagai bagian dari negara yang ikut terdampak, Sri menuturkan, Indonesia akan membuka kemungkinan untuk semua sumber pembiayaan. "Tapi, kita pakai yang paling prudent dulu, baru sumber lain kalau dibutuhkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika