REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung realisasi proyek 35 ribu Megawatt (MW) PT PLN. Namun, surplus penyediaan listrik di Jawa membuat BKPM sepakat membatasi izin pembangunan power plant di Jawa hanya boleh dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Proyek 35 ribu MW (Megawatt) yang menjadi program lima tahun kemarin ini sudah berjalan. Sekarang tetap berjalan," ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Jakarta pada Senin, (30/3) lalu.

Hanya saja, jelasnya, terjadi surplus penyediaan listrik di daerah Jawa. Oleh sebab itu, BKPM menurutnya, sepakat dengan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan PLN untuk wilayah Jawa pembangunan power plant hanya boleh dilakukan PLN. "Kami tidak lagi berikan izin kepada perusahaan-perusahan lain, selain PLN yang akan membangun power plant," tegasnya.

Kesepakatan itu, kata dia, demi menjamin kepastian usaha PLN. Dengan begitu perusahaan listrik milik negara tersebut bisa menjalankan usahanya di daerah Jawa.

Bahlil pun menyatakan, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia menurun. Maka, pemerintah kini mengandalkan investasi dalam negeri, terutama dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Arahan bapak Presiden untuk kuartal pertama ini, jadi wanti-wanti semua sebab FDI kita turun. Agar tidak terlalu jeblok, kita andalkan investasi dalam negeri, salah satu pilarnya adalah BUMN," ujar Bahlil.

Demi melancarkan investasi dari dalam negeri, ia meminta perusahaan BUMN bekerja sama dengan BKPM terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). "Mohon Bapak dan Ibu sampaikan LKPM ke BKPM, kalau ada masalah nanti kita putus dalam rangka percepatan, biar lebih gampang pengisiannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika