REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Beban negara dan rakyat Indonesia, sudah sungguh sangat besar. Hal itu bisa dilihat melalui utang negara hingga Januari 2020 yang menembus Rp 4.817,5 triliun.
"Beban utang itu yang akan diwariskan ke rakyat di masa depan," kata anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (25/3).
Menurutnya, sejarah IMF menjadikan Indonesia sebagai pasien mal praktik dimulai 15 Januari 1998 saat Presiden Soeharto menandatangani Letter Of Inten/LoI senilai 43 miliar USD beserta obat yang diberikan ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.
Dia menyebutkan, usulan IMF melikuidasi 16 bank nasional adalah kesalahan besar. Dan dalam kebijakan BLBI, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman.
Menurutnya, Menkeu Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari balam negeri. Untuk corona misalnya, dalam postur APBN & APBD kebijakan refocussing & relokasi anggaran melalui Inpres No.4 Tahun 2020 s,udah tepat. "Tinggal memastikan implementasi berjalan efektif," ujarnya.
Dikatakan Kamrussamad, sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh menkeu. Antara lain Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), Akumulasi Dari sisa Anggaran Tahun sbelumnya (SILPA), dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH dan dana APBN dengan Kode BA99 dikelola Menkeu selaku Bendahara Umum Negara.
Ada juga dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) nilainya mencapai Rp 150 triliun, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 USD miliar atau sama dengan 2.000 triliun untuk kurs saat ini Rp 17.000 per US dollar, pemerintah bisa menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5 persen.
"Jika Menkeu Sri Mulyani memiliki jiwa Nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan emonomi Indonesia, maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
