REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia usaha yang tergabung dalam "Pengusaha Peduli NKRI" tergerak memberikan bantuan untuk penanganan Korona. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mengkooridnadikan bantuan bertahap berupa peralatan uji cepat (rapid test kit), alat perlindungan diri (APD), alat bantu pernapasan (ventilator), serta masker, kepada sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga BUMN.
Perusahaan tersebut meliputi Ciputra Group, First Resources Ltd, Mulia dan Wilmar International, Astra International, Panin Group, PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Wings Corporation, Rajawali Corporation, Garudafood, Nutrifood Indonesia, beserta FKS Group, PT Pan Brothers Tbk, PT Sritex Tbk, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Sinar Mas, Artha Graha Peduli Foundation, PT Djarum, Agung Sedayu Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, dan Triputra Group.
Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah untuk kemudahan birokrasi untuk importasi. "Peralatan yang sudah diimpor tadi sudah kami alokasikan juga kepada beberapa BUMN," ujar Gandi saat konferensi digital bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/3).
Gandi berharap BUMN membantu swasta dalam pengadaan obat-obatan dari luar negeri. Pasalnya, banyak negara yang hanya memperbolehkan impor obat dilakukan dengan skema government to government atau pemerintah ke pemerintah.
"Posisi obat-obatan ini di negara asalnya sudah dikunci hanya boleh G to G, jadi tidak boleh tanpa pemerintah, dan yang tepat adalah BUMN," ucap Gandi.
Kata Gandi, swasta juga telah menyalurkan bantuan 10 ribu masker untuk pilot dan pramugari Garuda Indonesia. Gandi berharap Menteri BUMN Erick Thohir bisa membuka jalur penerbangan yang menjadi pemasok masker ke Indonesia.
"Saya juga minta tolong, untuk bisa alokasikan penerbangan untuk negara-negara yang kita impor, dan beliau (Erick) siap," kata Gandi.
Gandi menegaskan komitmen swasta yang siap membantu BUMN dalam penanganan corona di Indonesia. Gandi mengatakan pasokan masker diambil dari pabrik Asia Pulp & Paper milik Sinar Mas di China. Gandi mengapresiasi kemudahan izin impor masker yang diberikan Kemendag dan Kemenkes membuat proses pasokan masker menjadi cepat.
Sinar Mas, lanjut Gandi, juga sedang menyiapkan pabrik di Indonesia untuk mampu produksi masker. "Pabrik yang di Indonesia terus terang belum siap sehingga kami produksi dari China, jadi masker yang kami bagikan, kita masih impor, tapi InsyaAllah April nanti sudah bisa jadi pabrik yang di Indonesia," lanjut Gandi.
Ketua Kadin Rosan Roeslani menargetkan donasi yang dikumpulkan Kadin dari perusahaan-perusahaan besar mencapai Rp 500 miliar. Saat ini, kata Rosan, donasi baru terkumpul sekira Rp 300 miliar.
"Alhamdulilllah hingga saat ini dalam bentuk barang dan tunai sudah terkumpul Rp 300 miliar sedikit lebih dan kita melibatkan hampir semua pengusaha di Indonesia, sampai saat ini memang masih pengusaha yang besar," ucap Rosan.
Rosan mengajak keterlibatan perusahaan yang berskala lebih kecil maupun perusahaan di daerah untuk ikut berkontribusi. Kata Rosan, bantuan yang dikumpulkan akan disalurkan kepada satuan tugas penanganan Korona, PMI, BNPB, Kementerian BUMN, maupun pemerintah daerah.
"Kita juga berpartisipasi di wisma atlet, kemarin kita sudah berikan 5 ribu test kit, kemudian dua ribu APD dan juga kita akan memberikan ke RS dan masjid-masjid di Jakarta," kata Rosan.
Rosan mengajak seluruh elemen bergotong royong dan bersatu padu meringankan beban negara dalam menghadapi kondisi sulit ini. Kadin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebutuhan penanganan corona.
Rosan juga mengapresiasi keluarnya kebijakan OJK mengenai restrukturisasi utang pokok dan bunga untuk dunia usaha sejak pekan lalu. Rosan menyebut kebijakan ini diberikan kepada seluruh dunia usaha, termasuk sektor UKM dengan adanya penangguhan untuk pokok dan bunga selama satu tahun.
Selain itu, dunia usaha juga tengah menanti persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membebaskan pengenaan pajak bagi impor dunia usaha untuk pengiriman donasi atau bantuan.
"Kita menginginkan pengusaha yang berikan bantuan atau donasi, yang sifatnya nonkomersial jangan dikenakan pajak lah, karena sudah membantu tapi masih kena pajak bea masuk, PPN dan sebagainya. Kita sudah mintakan ini kepada Menkeu, kami yakin bisa direpspon dengan baik," ungkap Rosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
