REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana menerapkan bea masuk impor nol persen. Tujuannya, memudahkan pelaku industri dalam memproduksi bahan setengah jadi maupun jadi.

"Impor-impor yang tujuannya mendatangkan bahan baku industri, itu kita akan beri keringanan bea masuknya. Kalau bisa di nol (persen) kan jauh lebih bagus, tapi paling tidak ada keringanan, ada penurunan dari bea masuk," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu,(4/3).

Ia mengatakan, selama ini China merupakan negara pengimpor bahan baku terbesar ke Indonesia. Hanya saja dikarenakan virus korona, impor bahan baku terhambat.

"Sebanyak 30 persen impor bahan baku industri suka atau tidak suka, saya harus akui memang dari China, sekarang industri harus melakukan corporate action, aksi-aksi korporasi untuk mencari negara-negara alternatif untuk mendapatkan bahan baku agar proses produksi di masing-masing industri tidak mengalami gangguan," tutur Agus.

Dirinya melanjutkan, pihak korporasi tidak akan sendirian saat mencari potensi pasar yang baru, sebab pemerintah pun akan membantu. "Pemerintah akan hadir, memberikan bantuan atau asistensi yang pertama, yaitu akan memberikan keringanan bea masuk khusus untuk bahan baku industri. Jadi kalau impor bukan bahan baku industri itu tidak kita berikan keringanan," tegas dia.

Kemenperin, lanjutnya, juga telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar para importir dapat diberikan keringanan dari segi Letter of Credit (LOC) atau bantuan pembayaran dari perbankan untuk pelaku usaha. Sebab, pasti akan ada perbedaan harga di kala melakukan impor dari China dan dari pasar lain.

"Ini tools kita. Kalau tidak, bahan baku yang selama ini didapat dari Tiongkok, yang kemudian harus dicari ke negara lain, wajar saja kalau harganya pasti lebih tinggi, dibandingkan dengan harga yang mereka dapat dari Tiongkok," jelas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika