REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asian Development Bank (ADB) berkomitmen mengalokasikan 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 38,44 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp 14.240) untuk pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini. Nilai komitmen tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Presiden ADB Masatgusu Asakawa mengatakan, sebanyak 500 juta dolar AS di antaranya ditujukan bagi inklusi keuangan dan 500 juta dolar AS lainnya untuk program meningkatkan daya saing. Tapi, ia menekankan, nilai tersebut baru berupa komitmen atau dalam tahap rencana. "Belum didokumentasikan, namun kami berkomitmen dengan nilai 2,7 miliar dolar AS," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (3/3).
Asakawa menjelaskan, ADB juga akan memperluas dukungan bagi prioritas pembangunan Indonesia di berbagai bidang. Mulai dari pembangunan modal manusia, konektivitas infrastruktur, dan perubahan iklim melalui pinjaman dengan jaminan pemerintah, dukungan pengetahuan, operasi sektor swasta, dan layanan konsultasi transaksi.
Asakawa menambahkan, Indonesia dengan ADB memiliki hubungan kemitraan kuat yang dibangun atas tujuan sejalan, yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memperkuat kemitraan ini dan terus mendukung prioritas pemerintah. Termasuk peningkatan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan sosial, serta mendorong investasi di infrastruktur, mobilisasi sumber daya domestik, dan ketahanan iklim serta bencana.
"ADB setuju semua prioritas ini menjadi poin kritikal yang harus dicapai untuk misi indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045," tutur Asakawa.
Pengembangan dukungan ADB bagi Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk fokus pada energi bersih dan penguatan jaringan kelistrikan serta pendidikan tinggi dan pengembangan keterampilan angkatan kerja. Selain itu, reformasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan fasilitas pembiayaan ‘hijau’ (ramah lingkungan) dan ‘biru’ (ramah lautan) yang inovatif.
Asakawa mengatakan, Strategi Kemitraan Negara 2020-2024 yang diusulkan ADB untuk Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah dan menjadi katalis bagi pembiayaan sektor swasta. Selain itu, mendorong inovasi dan teknologi baru, serta menawarkan solusi pengetahuan dan pembiayaan, terutama bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pihaknya mengapresiasi atas dukungan yang diberikan ADB selama ini. Ke depannya, ia berharap, jajaran ADB dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih melibatkan sektor swasta dalam pembangunan. "Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan peranan dari swasta," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Suahasil menyebutkan, dalam mencapai target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi 2045, masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Di antaranya mempersiapkan populasi yang sehat dan produktif di tengah pertambahan usia. Hal ini dapat belajar dari Jepang yang meskipun didominasi dengan aging population, produktivitas mereka tetap terjaga baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
