REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan jajaran Kementerian BUMN dan direksi PT Jiwasraya (Persero) membahas kelanjutan penyelesaian permasalahan Asuransi Jiwasraya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2). Rapat dilakukan secara tertutup yang dimulai sejak sekitar pukul 11.00 WIB.
Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panja Komisi VI Jiwasraya Aria Bima mengatakan, rapat dilakukan secara tertutup mengingat diskusi masih dalam pembahasan opsi-opsi. "Kan belum jelas, masih proses, ngapain diumumkan," tuturnya saat ditemui sebelum rapat.
Apabila opsi yang belum pasti ini sudah disampaikan ke publik, Aria cemas, akan menimbulkan dinamika di tengah masyarakat. Ia memberikan contoh panitia khusus kenaikan BBM. Keputusan belum ditetapkan, namun isu telah beredar di masyarakat.
“Kalau yang dimuat itu menjadi keputusan, dan sudah heboh, tidak jadi keputusan,” ujar Aria.
Aria menambahkan, Panja belum mengetahui opsi yang akan dibahas. Sebab, pihaknya hanya menunggu usulan dari pemerintah dan panja melihat secara lebih integratif. Termasuk kemungkinan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun.
"Boleh saja kalau opsi Rp 15 triliun, holdingnisasi, right issue. Tapi, kalau muncul PMN, yang punya duit juga bingung. Nggak mudah loh," tuturnya.
Dalam Rapat Panja sebelumnya, pada Rabu (29/1), Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembayaran polis asuransi nasabah Jiwasraya mulai terealisasi pada Maret. Menurut Erick, kepastian pembayaran ini dilakukan setelah kajian yang dilakukan Kementerian BUMN dan direksi Jiwasraya serta masukan dari anggota Panja Jiwasraya.
"Dari jajaran Kementerian BUMN, tim Jiwasraya sesuai saran tadi, kita akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di akhir Maret, kalau memang bisa lebih cepat ya coba kita lakukan," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
