REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengambil kebijakan stimulus belanja untuk memperkuat perekonomian domestik tahun ini. Khususnya dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona yang sudah memperlihatkan korelasinya terhadap perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2020.
Salah satu stimulus yang diberikan adalah percepatan pencairan belanja modal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya mendorong seluruh menteri dan kepala badan agar menetapkan pejabat bendahara secara cepat.
"Kemudian mendorong percepatan pelaksanaan tender dan memulai pencairannya," ucapnya dalam konferensi pers kinerja APBN Januari 2020 di kantornya, Jakarta, Rabu (19/2).
Sri mengatakan, pihaknya juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu untuk melakukan pelayanan revisi dan pencairan anggaran-anggaran strategis. Hal ini diharapkan mampu mendorong frontloading belanja kementerian/ lembaga, terutama di kuartal pertama, sehingga mampu menetralisir pelemahan perekonomian.
Selain itu, Sri menambahkan, melakukan percepatan pencairan belanja bantuan sosial. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah.
Penambahan manfaat kartu sembako juga menjadi salah satu kebijakan yang sedang digodok pemerintah. Sri menjelaskan, nantinya akan ada tambahan Rp 3,8 triliun untuk 15 juta rumah tangga. "Ini agar segera menimbulkan stimulus ekonomi," katanya.
Sri menuturkan, pemerintah juga menambahkan program pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Salah satunya, memperluas sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 224 ribu unit rumah.
Kebijakan ini akan menciptakan permintaan dan para pengembang dapat membangun rumah baru. Untuk subsidi ini, Sri menuturkan, pemerintah sudah menganggarkan Rp 1,5 triliun.
Insentif sektor pariwisata juga diberikan dalam bentuk diskon kepada para penumpang untuk mencapai destinasi wisata dan para travel agent yang membawa wisatawan mancanegara ke Indonesia. Terakhir, insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata.
Sri belum dapat memberikan penjelasan lebih detail. Ia harus memfinalkan kebijakan bersama dengan kementerian lain untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan. "Tapi, ini akan diluncurkan segera," ujarnya.
Insentif berikutnya, ditujukan bagi masyarakat pencari kerja melalui kartu prakerja. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk membuat 2 juta kartu yang diharapkan dapat segera diimplementasikan.
Sri menjelaskan, reaksi terhadap perlambatan ekonomi global tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Negara lain turut membuat kebijakan untuk menghadapi potensi perlemahan global yang masih terus berlanjut sampai saat ini akibat virus corona.
Ia memberikan contoh Singapura yang merancang defisit anggaran mereka di tingkat 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Ini menjadi defisit terbesar mereka selama dekade terakhir.
Sri menjelaskan, tiap negara merespon perubahan kondisi global saat ini dengan sangat cepat. Sebab, munculnya virus corona menyebabkan revisi cukup signifikan terhadap ekonomi China.
"Dampaknya akan besar ke negara lain karena China merupakan ekonomi terbesar dunia di mana kontribusinya 17 persen dari GDP dunia dan ukuran ekonominya 13,6 triliun dolar AS," ucapnya.
Oleh karena itu, Sri mengatakan, jika ada yang memprediksi penurunan satu sampai dua persen terhadap ekonomi China, maka spill over ke dunia pun akan besar.
Tidak hanya dari perdagangan, Sri mengatakan, pariwisata pun terdampak. China menyumbang 173 juta wisatawan dunia pada tahun lalu, artinya semua negara akan kehilangan turis dengan jumlah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika