REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Syariah, Yusuf Wibisono menyampaikan perubahan KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi sentimen positif. Ini menjadi peluang besar bagi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan rencana-rencana yang masih menjadi wacana.
"Sebagai sebuah perubahan kebijakan ini positif, memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah serius mengembangkan ekonomi syariah," kata dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (14/2).
Ruang lingkup KNEKS semakin luas tidak hanya di sektor keuangan tapi juga menyeluruh hingga ke industri riil. Ini menjadi peluang besar bagi industri syariah dan harus dimanfaatkan oleh Wapres.
Yusuf menilai langkah ini sebuah awalan positif dan signifikansi dampaknya masih harus menunggu waktu. Harus diakui bahwa pemerintah sudah banyak membuat lembaga ad hoc maupun komite di bidang lain.
"Dan selama ini harus kita akui banyak yang tidak efektif atau kelihatan kiprahnya," katanya.
Hal ini karena kurangnya dukungan dari level tertinggi pemerintahan, atau lingkup kerja yang kurang spesifik. Sehingga peran mereka kurang signifikan dalam mendorong perubahan.
Di sisi lain, ada juga lembaga yang berhasil menampakkan kiprah dan kinerja yang baik. Ini karena mendapat dukungan penuh dari pejabat yang levelnya tinggi. Misal Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Sekretariat Wapres.
Menurut Yusuf, lembaga ini punya tugas relatif spesifik kemudian juga dapat dukungan kuat dari Wapres yang saat itu dijabat Boediono dan Jusuf Kalla. Dukungan dari donor asing juga cukup kuat sehingga banyak proyek signifikan.
KNEKS juga punya modal yang sama untuk bisa maju membawa perubahan. Yusuf menilai kuncinya ada pada Wapres Maruf Amin.
"Seberapa kuat nanti Wapres bisa mendorong KNEKS menjadi gerbong terdepan," kata dia.
Menurutnya tidak cukup jika harus dengan kerja-kerja politik atau rapat-rapat kabinet saja. Perlu juga birokrasi yang terarah dan terukur, diplomasi ke kementerian teknis, turun lapangan, rapat koordinasi yang lebih mendorong eksekusi, hingga pendekatan personal ke kementerian terkait.
Pasalnya, saat ini banyak sekali wacana yang tidak jua mendapat kejelasan. Saran hanya muncul dari pengamat, industri, dan media. Sementara kementerian eksekutor tidak berbuat banyak.
Misal, mendorong Bank BUMN Syariah, meningkatkan asetnya dengan signifikan yang perlu diputuskan di ranah tertinggi kepemimpinan. Selain itu pemanfaatan dana-dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang meluas hingga ranah sosial.
"Jadi menurut saya ini peluang wapres meninggalkan legacy yang kuat, tinggal langkah konkrit yang kita tunggu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika