REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah mengambil alih saham Freeport Indonesia belum dirasakan dampaknya hingga saat ini oleh masyarakat Papua. Tahun ini malah tercatat, perekonomian Papua merosot karena aktifitas penurunan produksi perusahaan tambang emas internasional tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mencatat hingga 2019 ini sejak pengambil alihan saham, dampak perekonomian untuk masyarakat papua belum terasa. Padahal, menurut Gus Irawan, pemerintah sempat berjanji bahwa pengambil alihan saham ini akan membawa dampak besar bagi masyarakat Papua.
“Keberadaan kita di Freeport belum ada manfaatnya sama sekali. Kita menjadi mayoritas di sana 51 persen saham yang dimiliki. Holding tambang 41 persen dan pemda 10 persen. Kan kita tadinya berharap 2018 kita ambil alih, 2019 dapat dividen. Tapi faktanya dividen nggak ada yang masuk. Jangankan 2018, 2019, 2020 pun nggak ada juga dong alasannya karena mau fokus di underground mining,” ujar Gus Irawan, Rabu (12/2).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan ekonomi Papua turun karena ada dampak peralihan kegiatan tambang Freeport ke bawah tanah dari tambang terbuka pada 2019. Ini tentu mempengaruhi produksi tembaga dan emas Freeport.
“Pada 2020, Freeport hanya melakukan development yang menghasilkan (ore) tapi tidak 100 persen. Diharapkan pada 2021 sudah ada produksi full capacity,” ujar Bambang, kemarin.
Menurut Bambang, persiapan perpindahan kegiatan tambang juga dirasakan Freeport. Freeport harus mempersiapkan tidak hanya teknis tapi juga nonteknis yang memakan waktu.
“Kapasitasnya turun, jadi yang terlibatnya mesti turun, pegawai turun, kontraktor turun, turun semua. Ini karena kegiatannya perpindahan dari fase dan sekarang baru akan mulai karena Freeport mempersiapkan dokumen, termasuk dokumen lingkungannya” ungkap Bambang.
Lebih lanjut ia meyakini kontribusi Freeport baru bisa dirasakan 3-4 tahun setelah diakuisisi, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan ekonomi tapi juga Inalum yang bisa membayar utang atas pinjaman untuk pembelian saham Freeport.
“Nanti itu akan menghasilkan dividen sehingga dividen itulah dalam waktu 3-4 tahun akan diselesaikan untuk menyelesaikan pinjaman (Inalum),” kata Bambang.
Dalam laporan tahunan Freeport McMoran, PT Freeport Indonesia menunjukkan realisasi produksi konsentrat tembaga hanya 607 juta pon atau anjlok 47,6 persen jika dibanding dengan produksi konsentrat pada 2018 yakni sebesar 1,16 miliar pon.
Selain produksi konsentrat tembaga, produksi emas Freeport Indonesia juga turun. Sepanjang tahun lalu produksi emas 863 ribu ounce jauh dibawah realisasi pada 2018 yang mencapai 2,416 juta ounce. Seiring penurunan produksi, penjualan emas sepanjang 2019 juga turun menjadi 973 ribu ounce dibandingkan 2018 sebesar 2,36 juta ounce.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami penurunan ekonomi yang cukup dalam yakni 15,72 persen. Penurunan ekonomi di Papua sudah terjadi sejak kuartal IV 2018 yang tercatat turun 17,95 persen.
BPS mengakui turunnya perekonomian di Papua disebabkan penurunan produksi PT Freeport Indonesia. Penurunan produksi itu terjadi lantaran adanya peralihan kegiatan tambang, dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.
Masih berdasarkan data BPS, pertambangan dan penggalian anjlok drastis selama 2019 yakni -43,21 persen. Jika dilihat secara kuartalan memang terus menurun dan terjadi juga sejak kuartal IV 2018.
Pada kuartal IV 2018 industri pertambangan dan penggalian di Papua turun 43,68 persen, kuartal I 2019 turun 48,47 persen, kuartal II 2019 turun 57,48 persen, kuartal III 2019 turun 38,31 persen dan kuartal IV 2019 turun 19,04 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
