REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, pemerintah berupaya membuat dana desa sebagai ‘senjata’ untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global. Mulai dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina dan mitra dagangnya hingga penyebaran virus corona dari Cina.

Tito menjelaskan, perlambatan ekonomi global saat ini membuat Indonesia harus dapat memperkuat daya tahan dalam negeri, terutama melalui daya beli masyarakat. "Salah satunya, instrumen dana desa," ujarnya ketika dalam konferensi pers Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (10/2).

Upaya yang dilakukan untuk mendorong daya tahan tersebut adalah membangun ketahanan ekonomi desa. Salah satunya melalui program-program padat karya dan berdampak kepada masyarakat.

Program tersebut kini tengah digodok oleh Kemendagri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Menurut Tito, pihaknya akan membuat tim gabungan yang tersebar ke 34 provinsi untuk membina pemerintah daerah dan melaksanakan program secara bersama-sama.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mencegah pengendapan dana transfer ke daerah yang kerap terjadi. Mengutip data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per akhir Desember, dana yang mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

"Jangan sampai disimpan atau buat program yang tidak berdampak ke ketahanan desa," katanya.

Upaya yang juga dilakukan pemerintah adalah frontloading anggaran. Pemerintah memaksimalkan belanja pada awal tahun depan, tepatnya di kuartal pertama. Di antaranya penyaluran dana desa yang semula memiliki skema 20 persen: 40 persen: 40 persen menjadi 40 persen: 40 persen: 20 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, dorongan untuk mengalokasikan belanja lebih banyak pada kuartal pertama diharapkan mampu mengungkit perekonomian. Hanya saja, ia belum dapat menyebutkan seberapa besar dampaknya. "Kita harus lihat dulu," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Sri memastikan, konsumsi masyarakat terus menjadi perhatian masyarakat mengingat kontribusinya mencapai 56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan, pada 2019, pertumbuhannya melambat dan tidak mencapai lima persen, yang pasti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sri mengatakan, frontloading anggaran ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan belanja secara maksimal dan efektif sejak awal tahun. Arahan ini bertujuan dalam rangka mengimbangi efek seasonal, di mana kuartal pertama cenderung berjalan masih lamban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika