REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (10/2) membuka Sesi ke-28 Komisi Asia-Pasifik untuk Statistik Pertanian (APCAS) di Bali. Acara tersebut berlangsung hingga 14 Februari 2020, dengan fokus pada kebutuhan dukungan spesifik data statistik pangan dan pertanian Asia-Pasifik.
Pertemuan ini meninjau dan mendukung kesiapan kawasan untuk menghasilkan statistik yang memadai untuk memantau kemajuan menuju target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) pada tahun 2030. Dengan demikian, sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Syahrul Yasin Limpo yang membangun Agriculture War Room (AWR) menuju satu data berbasis teknologi modern.
Acara APCAS sesi ke-28 ini dipandu oleh Pemerintah Indonesia dan dihadiri 100 delegasi dari 30 negara dan 9 organisasi internasional dan regional dengan 17 tujuan SDG’s, 169 target, dan 232 indikator. Tujuanya untuk memantau kemajuan demi meningkatkan sistem pendataan statistik dan analisis untuk perencanaan yang lebih baik di sektor pertanian, ternak, perikanan, dan kehutanan.
Pertemuan APCAS juga menyediakan platform bagi negara-negara Asia Pasifik untuk secara langsung terlibat dalam memusatkan perhatian pada tantangan unik mereka dalam mengembangkan statistik pertanian seperti keterpencilan geografis, mengubah pola tanam dan pemeliharaan ternak karena perubahan iklim dan penyakit lintas batas, dan infrastruktur statistik terbatas dan sumber daya.
Pietro Gennari, Kepala Statistik FAO, menyampaikan tentang catatannya perihal kesenjangan data yang signifikan di Asia-Pasifik dalam memonitor SDGs, dan lambatnya kemajuan untuk mencapai tujuannya.
“Komitmen negara yang lambat untuk mengukur SDG, dan kinerja yang buruk untuk mencapai SDG, terkait erat. Kami menyaksikan inversi aksioma yang lazim di mana apa yang diukur dan yang akan dilakukan. Kami tidak mengukur indikator SDG, dan ini adalah salah satu alasan penting mengapa kami tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai target SDG," kata Pietro dalam pembukaan Sesi ke-28 Komisi Asia-Pasifik untuk Statistik Pertanian (APCAS) di Bali.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan jika pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik melalui pertemuan APCAS adalah suatu cara untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat perkembangan statistik pertanian untuk memonitor pencapaian SDGs di wilayah Asia Pasifik.
“Melakukan kerjasama antara FAO dan pemerintah, termasuk dalam pemerintah sendiri seperti antara BPS dan Kementerian Pertanian dan juga dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait, sangat diperlukan untuk menghasilkan statistik pertanian berkualitas yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk menyediakan indikator SDGs,” katanya.
Selain statistika data, dalam acara tersebut turut dibahas tentang urgensi statistik dalam proses untuk mengakhiri kelaparan. Dimana kerawanan pangan memainkan peran penting dalam berbagai bentuk kelaparan dan kekurangan gizi. Mayoritas kelaparan dunia dan anak-anak yang terkena dampak stunting tinggal di Asia.
Stephen Rudgard, Perwakilan FAO untuk Indonesia menyampaikan kurang dari 15 tahun hampir setengah miliar orang yang kelaparan masih berjuang untuk bertahan hidup. Ia juga mengungkapkan bahwa FAO juga sudah memperkuat kemitraan di antara pemerintah, internasional organisasi dan sektor swasta untuk menyelesaikan permasalahan ini."FAO siap mendukung upaya nasional melalui program bantuan teknisnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan perihal satu data pertanian yang lebih akurat dimana data tersebut sudah resmi per 1 Desember 2019. Upaya memperbaiki data tersebut, salah satunya adalah dengan pendekatan teknologi satelit.
Menurutnya meski tidak 100 persen tepat namun tingkat kesalahannya sangat kecil dan bisa dimimalisir apalagi dengan kemampuan teknologi informasi (IT) yang ada dan tingkat resolusinya tinggi. “Kita tidak bisa bicara kalau tidak ada data yang benar. Karena itu saya berusaha memfaktualkan data yang ada,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika