Kamis 06 Feb 2020 14:05 WIB

Pemerintah Masih Harus Listriki 25 Ribu Rumah Tangga di 3T

Penyediaan listrik di wilayah 3T bisa menggunakan dana desa yang dikelola BUMDes.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda
Program penyambungan listrik desa di Sumatra Barat. Pemerintah masih perlu menyediakan listrik untuk 25 ribu keluarga di wilayah 3T.
Foto: PLN
Program penyambungan listrik desa di Sumatra Barat. Pemerintah masih perlu menyediakan listrik untuk 25 ribu keluarga di wilayah 3T.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sampai saat ini masih terus mengejar rasio elektrifikasi. Meski rasio elektrifikasi disebut sudah menginjak angka 98,6 persen, akses listrik ini belum seluruhnya dirasakan oleh warga yang tinggal di daerah terpencil.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo menjelaskan jumlah rumah tangga di daerah 3T yang masih harus dialiri listrik sebanyak 25 ribu rumah tangga. Hal ini menjadi PR bersama pemerintah dan PLN untuk bisa memberikan akses listrik bagi mereka.

"Itu angka hanya yang di Indonesia Timur saja, memang harus diakui, pekerjaan rumah kami masih banyak," ujar Triharyo di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (5/2).

Untuk mempercepat penyediaan lis‎trik di Indonesia Timur, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengarahkan PLN menggandeng investor. Hal ini untuk meringankan PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan.

"Arahan Pak Menteri coba dorong investor, kalau PLN sibuk dengan 35 ribu MW, di dunia ternyata banyak investor melistrik daerah tertinggal, di Afrika," tuturnya.

Dia mengungkapkan, ‎skema penyediaan listrik di wilayah 3T di Indonesia Timur bisa memanfaatkan dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya BUMDes tersebut bisa menggandeng perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Dia pun berharap dengan skema tersebut bisa melistriki masyarakat 3T di Indonesia Timur dalam 2 tahun.

"Tolong IPP dengan Kementerian Desa, dengan dana desa BUMDes membiayai listrik luar biasa. Mari kita laksanakan prgram ini kalau bisa 2 tahun selesai," kata Triharyo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement