REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bekerja sama dalam integrasi statistik pertanian untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan.
“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Statistik pertanian menjadi dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2).
Komitmen kerja sama BPS, Kementerian Pertanian dan FAO tersebut ditegaskan dalam Konferensi Statistik se-Asia Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik, Rabu (5/2). Indonesia salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Asia-Pasifik, tercermin dari perkembangan populasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan.
Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sekaligus perubahan iklim. Indonesia terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan data statistik pertanian dan pangan untuk untuk mengatasi permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi.
Perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan BPS menyambut baik acara APCAS di Indonesia karena forum ini sangat penting untuk memperbaiki Sistem Statistik Pertanian di Asia Pasifik untuk dapat menyediakan Statistik Pertanian yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung SDGs.
"Selain itu, BPS juga akan menggelar Sensus Pertanian pada 2023 sehingga pengalaman dari negara-negara Asia Pasifik yang telah menggunakan teknologi terkini dan modern bisa kita adopsi," ujar Suhariyanto. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah berkomitmen dalam data pertanian yang terintegrasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia dan provinsi dan kabupaten.
"Ketersediaan data yang akurat sesuai fakta di lapangan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat untuk mencapai target-target yang ditetapkan," kata Dr. Ketut kariyasa, Kepala Pusdatin Kementan.
APCAS akan digelar di Bali 10-14 Februari 2020. Indonesia akan menjadi tempat bersejarah ajang berdiskusi dan berbagi pengetahuan dari negara-negara anggota FAO di kawasan Asia dan Pasifik. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi dan implementasi terbaik mengenai statistik pertanian dan kebijakan yang sesuai yang dapat diterapkan pada berbagai negara masing-masing.
Keanggotaan #APCAS terbuka untuk seluruh negara anggota FAO. Saat ini anggota APCAS berjumlah 31 negara, diantaranya Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang, Laos.
Selanjutnya, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Baru Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika