REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan ibu kota baru akan menjadi daerah istimewa. Nantinya pengawasan juga akan langsung dilakukan oleh DPR.
Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan ibu kota baru juga akan dikelola oleh pemerintah pusat. “Di sana dalam diskusi kami itu tidak ada pemerintah daerah. Jadi dikelola pemerintah pusat. Artinya yang mengawasi adalah DPR langsung, tidak ada DPR Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2).
Suharso menjelaskan ibu kota baru akan dipimpin oleh badan otoritas karena tidak adanya pemerintahan daerah dan DPRD. "Jadi cara menunjuk pimpinananya dikonsultasikan ke DPR," ucapnya.
Suharso melanjutkan pembangunan awal ibu kota baru akan dilaksanakan pada 2021. Sedangkan bangunan pendukung lainnya, seperti hunian hingga jaringan telekomunikasi akan dibangun pada 2023.
“Jadi sudah mulai bisa pelantikan pada 2024 ibu kota baru,” ucapnya
Sementara dihubungi terpisah Analis OSO Sekuritas Sukarno Alatas menambahkan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur akan berdampak besar bagi sejumah kota di sekitarnya, termasuk Samarinda. Kota ini diproyeksikan menjadi salah satu kota terbesar dan paling penting.
"Samarinda adalah kota yang strategis, terlebih dekat dengan kawasan yang akan menjadi ibu kota baru. Hal ini tentu akan menguntungkan pengembang properti seperti PT DMS Propertindo Tbk yang telah memiliki cadangan lahan (landbank)," jelasnya
Sebab itu, PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) akan mengembangkan proyek strategis berupa rumah tapak dan area komersial bernama Accola Garden Samarinda.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat didukung oleh aktivitas industri perdagangan dan pengolahan sumber daya alam yang merupakan penggerak utama. Meskipun sempat melemah akibat sektor batubara, semenjak 2017 sudah mulai bergerak positif 3,54 persen.
Saat ini PT DMS Propertindo Tbk melalui anak usahanya, PT DMS Prima Sentosa (DMSPS), memiliki persediaan tanah seluas 49,2 hektare di Samarinda yang akan dikembangkan untuk proyek Accola Garden Samarinda. Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta menambahkan relokasi Ibu Kota ke Kalimantan Timur menjadi sentimen positif bagi emiten properti yang memiliki proyek di sekitar wilayah tersebut, salah satunya Samarinda.
“Tentu kota-kota di sekitarnya berpotensi memiliki infrastruktur yang lebih progresif, semisal di Samarinda,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika