REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan. Wimboh menyampaikan hal itu dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Perancis Selasa (28/1) waktu setempat.
Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.
Wimboh mengatakan The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan. Menurut dia, hal itu dicapai antara lain karena semua bank umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.
"Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021," kata Wimboh.
Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.
Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada 2019 mencapai sekitar Rp 763 triliun pada 2019 atau 9 persen dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95 persen dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS.
"Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan," kata Wimboh.
Pencapaian itu, menurut Wimboh, juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada 2014. Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.
Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Sebelumnya, pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk menghijaukan seluruh sistem keuangan.
Hal itu mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
