REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pekerjaan rumah yang masih panjang, yakni perluasan inklusi keuangan hingga jutaan orang yang belum tersentuh fasilitas keuangan formal. Jokowi memang tak menyebutkan berapa persisnya target penambahan inklusi keuangan ini. Namun menurutnya, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih bisa jauh di atas realisasi saat ini, 76,19 persen.
Menanggapi hal ini, OJK pun menyusun rencana. Anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas lain melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk terus menaikkan inklusi keuangan di pelosok negeri. Inklusi keuangan ini, ujar Tirta, menyasar dua aspek yakni funding dan lending (pembiayaan).
"Target ditambah berapa juta lagi. Nanti disusun apakah fokus ke pelajar, karena penerima bantuan sosial sudah masuk inklusi. KIP (Kartu Indonesia Pintar) juga masuk inklusi," jelas Tirta usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/1).
Dibanding negara lain di Asia Tenggara, indeks inklusi keuangan Indonesia juga masih cukup tertinggal. Singapura misalnya, akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan formal sudah mencapai 98 persen. Sementara Malaysia sudah mencapai 85 persen dan Thailand menyentuh 82 persen.
"Artinya kita masih di bawah mereka sedikit," jelas Presiden.
Salah satu akses keuangan formal yang sedang digenjot untuk menambal jurang inklusi keuangan adalah pengembangan bank wakaf mikro. Pemerintah mencatat, bank wakaf mikro telah menyalurkan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 34 miliar kepada 25.000 nasabah di seluruh Indonesia. Angka tersebut disalurkan melalui 56 unit bank wakaf mikro yang sudah berdiri di berbagai pondok pesantren di Tanah Air. Sebagai pinjaman awal, nasabah mendapat hak pinjaman sebesar Rp 1 juta.
OJK juga menargetkan untuk membuka 50 unit bank wakaf mikro baru pada 2020. Semakin banyak bank wakaf mikro berdiri, diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional yang saat ini sudah menembus target pemerintah 75 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika