REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu mendorong peningkatan kemitraan terkait pengembangan petani tembakau di dalam negeri. Dari hasil survei IPB, petani yang bergabung dalam kemitraan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding non-mitra.
Dalam menyikapi situasi ini, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan hasil kajian terkait dengan pola kemitraan petani tembakau di Jakarta, kepada pemerintah dan pemangku kepentingan sektor industri hasil tembakau, Jumat (17/1).
Selain melakukan pengukuran faktor peningkatan kesejahteraan petani, team peneliti IPB juga meneliti bentuk-bentuk kemitraan yang ada untuk menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah. “Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai skema kemitraan serta menuai pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk kami rumuskan sebagai rekomendasi skema kemitraan kepada pemerintah.” ujar Nunung Nuryartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Dalam penelitiannya, IPB merekomendasikan terkait kriteria kemitraan yang berkelanjutan (sustainability) dengan syarat berikut 3 hal. Pertama Hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Kedua, tutur dia, transparansi dalam penetapan harga produk yang dikaitkan dengan kualitas. Ketiga, loyalitas petani mitra (inti dan plasma) dalam memasarkan produk ke perusahaan mitra dan keempat Saling percaya antara sesama pelaku kemitraan.
Hal lain yang perlu diperhatikan ialah, hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa kemitraan memengaruhi secara positif produktivitas petani mitra. Sehingga kemitraan harus didorong untuk meningkatkan pertanian tembakau, dimana stabilitas harga tembakau juga berperan dalam peningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.
Sementara itu, Direktur eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengungkapkan, persoalan industri hasil tembakau dalam isu kemitraan harusnya di dorong oleh kemudahan regulasi. “Peta jalan mau kemana terkait dengan tembakau, ini pertanyaan kami. Beberapa proses penyusunan kebijakan disektor lain menganut pola mirip terjadi di IHT. Ketika produk perkebunan memiliki kotribusi besar pada PDB maka banyak regulasi muncul di situ, kalau tidak berkontribus besar tidak ada regulasi di situ” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Asisten Deputi Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Yuli Sri Wilanti menjelaskan hasil penelitaian IPB sudah cukup baik dalam pola intiplasma. Menurutnya kerjasama dari sisi keuntungan diperlukan dari sisi
perusahaan, juga ada kepastian suplai produk.
Sedangkan dari sisi petani ada kepastian pasar, sehingga ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak. “Kalau melakukan kemitraan dan ke depan ada MoU, maka petani punya kepastian”. Pasti akan memberikan keuntungan produktivitas lebih tinggi. karena kalau bicara industri perusahan melakukan landasan kerjasama yang sesuai, petani juga dilakukan pendampingan supaya produksinya sesuai dengan diinginkan industri” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
