REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak masalah bila namanya dicatut demi melancarkan investasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam momen pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Jokowi secara khusus meminta BKPM untuk melayani investor dengan sebaik-baiknya. Ia berkaca pada pengalaman masa lalu, saat ada calon investor yang urung menenamkan modalnya karena berbagai hambatan terutama pelayanan perizinan yang berbelit. Urusan pembebasan lahan, menurut Jokowi, menjadi salah satu ganjalan terbesar bagi investor di Indonesia.
"Tapi kemarin diselesaikan, misalnya di Banten selesai, dua minggu selesai. Meskipun ancamannya bawa nama presiden. Kalau ancam gubernur, bupati, wali kota, Polda, Polres, pakai nama saya, bawa nama saya. Nggak apa-apa," ujar Jokowi di hadapan para tokoh HIPMI dan menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/1).
Selain pembebasan lahan, perizinan yang berbelit juga menjadi tantangan tersendiri. Jokowi menilai, memang perlu adanya intervensi pimpinan seperti Gubernur untuk turun langsung meski harus mencatut nama Presiden Jokowi untuk memperlancar urusan.
"Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak Saya sering memakai nama bapak. Ya saya nggak apa-apa. Asal untuk kebaikan nggak apa-apa," kata Jokowi sekali lagi.
Presiden menyebutkan, ada 42 ribu jenis perizinan yang tumpang tindih baik di level kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kondisi ini mempersulit investor yang sudah menyatakan komitmennya untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah, ujar Jokowi, sedang mengebut penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja yang di dalamnya disunggung kemudahan investasi.
"Saya kira kalau bisa diselesaikan dengan cepat, ini akan mejadi lompatan buat kita memberikan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, UMKM, dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi signifikan," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
