REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada tahun depan berencana untuk menambah porsi pembiayaan swasta khususnya dari luar negeri untuk proyek startegis nasional. Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utama menjelaskan pada tahun depan pemerintah akan menggenjot masuknya pembiayaan dari luar negeri agar dolar AS yang beredar lebih banyak.
Wahyu menjelaskan sejak 2016 memang keterlibatan swasta di Proyek Strategis Nasional (PSN) makin meningkat hingga 2019 ini. Namun, tahun depan pemerintah berupaya untuk menambah porsi pembiayaan proyek dari luar negeri.
"Tahun depan, KPBU pemain luar kita ajak agar mereka bawa uang ke sini. BUMN selesaikan tugas, tapi yang baru, kita upayakan KPBU dari luar, dana asing bisa masuk, jadi uang yang beredar lebih besar," ujar Wahyu di Hotel Borobudur, Jumat (27/12).
Wahyu juga menjelaskan banyak potensi pembiayaan swasta pada 2020 mendatang hingga 2024 diprediksi akan meningkat 10 kali lipat dibandingkan saat ini. Tercatat, keterlibatan swasta di 2019 pada PSN sebesar Rp 267 triliun. Ia memprediksi hingga 2024 keterlibatan swasta pada PSN bisa mencapa Rp 1.400 triliun.
Namun, Wahyu tak menutup kemungkinan keterlibatan swasta lokal untuk juga turut serta dalam PSN. Hanya saja, Wahyu mengimbau para perusahaan swasta lokal untuk bisa mengambil pendanaan dari luar negeri juga untuk bisa memperbesar cakupan pendanaan.
"Swasta makin naik dari tahun ke tahun kok. Swasta juga jangan swasta lokal. Sumber pendanaannya nggak banyak pasti equiitas mereka. Jadi mereka pakai perbnakan lokal. Padahal uangnya mungkin udah habis juga dipakai oleh BUMN. Jadi kalau bisa meningkatkan jaringan dari luar negeri ini juga bagus," ujar Wahyu.
Tercatat, pada 2019 ini 30 proyek PSN selesai digarap oleh pemerintah. Dana yang terserap dari PSN pada tahun ini sebesar Rp 165,3 triliun. 30 proyek tersebut antara lain empat bandara, empat bendungan, sembilan jalan, enam KEK, dua proyek kereta api, satu pelabuhan, dua smleter dan dua pengembangan teknologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika