REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Wahyu Utomo mencatat, sebanyak 91 Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah rampung per akhir November. Jumlah tersebut sekitar 40,8 persen dari total PSN yang ditetapkan pemerintah, yaitu 223 PSN.

Wahyu mengatakan, akan ada dua PSN lagi yang siap diresmikan sampai akhir tahun. Proyek tersebut berkaitan dengan jalan nasional dan infrastruktur kereta. "Salah satunya kereta 'semi cepat' Jakarta-Surabaya," ujarnya ketika ditemui usai diskusi di Jakarta, Senin (23/12).

Pada tahun depan, Wahyu berharap, sisa 140 PSN dapat rampung. Dengan begitu, 223 PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat selesai semua.

Wahyu menjelaskan, meski baru 40 persen PSN yang rampung sampai akhir tahun ini, sebenarnya sudah banyak proyek yang memasuki masa konstruksi. Beberapa di antaranya juga telah masuk ke proses pembiayaan. "Sudah sampai 87 persen, secara total," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif bagi dunia usaha yang ingin melakukan fully funded atau sistem pembayaran penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Insentif ini diharapkan mampu meningkatkan peranan swasta pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Suahasil menuturkan, insentif yang akan ditawarkan adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Tapi, ia masih belum dapat menjelaskan skemanya secara detail. "Siapapun yang mau fully funded, bisa ajukan untuk mendapatkan insentif," tuturnya ketika ditemui usai acara Bank Mandiri Market Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (4/12).

Suahasil menjelaskan, insentif ini diharapkan dapat lebih menarik bagi dunia usaha untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Khususnya untuk 227 PSN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Selama ini, Suahasil menuturkan, pemerintah sebenarnya sudah terbuka dengan keterlibatan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Ke depannya, ia memastikan, pemerintah akan terus mencari skema kerjasama yang tetap menguntungkan bagi banyak pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika