REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data final hasil verifikasi ulang luas baku lahan sawah menyatakan ada penambahan sekitar 359.000 hektare (ha) dari semula 7.105.000 ha menjadi 7.463.918 hektare. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai, luasan tersebut sudah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan padi nasional yang mencapai sekitar 30 juta per tahun.
Melihat data tersebut, Said menuturkan bahwa pola kebijakan pemerintah ke depan harus lebih rasional dalam mendorong luas tambah tanam area persawahan. "Melihat produksi yang tinggi dengan luasan yang ada ini saya kira cukup. Justru, yang bahaya kalau melakukan penambahan luas sawah secara tidak rasional," kata Said kepada Republika.co.id, Rabu (11/12).
Ia mengatakan, perlu adanya pemetaan situasi dan kondisi dari lahan yang ada saat ini. Sebab, dengan keterbatasan lahan, justru intensifikasi lahan yang diperlukan dengan meningkatkan produktivitas padi. Saat ini, rata-rata produktivitas padi nasional sekitar 5,2 ton per hektare.
"Pemetaan penting, karena jangan-jangan yang diperlukan adalah intensifikasi lahan," katanya menambahkan.
Di sisi lain, Said menilai data tersebut harus dipublikasikan secara luas agar pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian, termasuk petani itu sendiri memahami kondisi persawahan di Indonesia. Bila perlu, data disajikan hingga unit desa agar bisa dianalisis lebih lanjut.
Adapun untuk jangka panjang, Said meminta agar pemerintah tidak lupa untuk terus meningkatkan penghasilan petani. Bukan sekadar mengejar produksi atau luas tambah tanam yang belum tentu manfaatnya dirasakan petani.
Usaha pertanian harus lebih menguntungkan. Sebab, jika hal itu tak mendapat kepastian dari pemerintah, jumlah keluarga petani dipastikan menurun dan lambat laun terjadi konversi lahan yang masif. Pada akhirnya, lahan makin berkurang karena sektor usaha pertanian dianggap tidak berkelanjutan.
"Pemerintah harus memastikan produksi dilakukan dengan pendekatan sustainable," ujar Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika