Selasa 10 Dec 2019 12:14 WIB

Luhut Bicara Masuknya Ahok Sebagai Komut Pertamina

Ahok ditunjuk sebagai Komut Pertamina.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, salah satu alasan penempatan Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok di PT Pertamina (Persero) untuk membereskan perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, kata Luhut, banyak sumber masalah dan kekacauan yang kerap dibuat oleh perusahaan minyak itu.

"Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi pertamina. Mengapa? Karena sumber kekacauan paling banyak di sana biar aja di situ," ujar Luhut di kantornya, Selasa (10/12).

Baca Juga

Luhut juga menilai, apabila banyak pihak yang tidak suka atas keberadaan Ahok di Pertamina tandanya orang tersebut enggan diawasi dan diperiksa oleh Ahok. Luhut pun menilai, Ahok merupakan sosok yang tegas dan bisa menertibkan apa yang tidak sesuai aturan yang ada.

"Kalau memang orang itu qualified ya biarin aja," ujar Luhut.

Luhut juga menegaskan bukan urusan siapa-siapa soal masuknya nama beberapa tokoh untuk masuk ke jajaran petinggi BUMN. "Mau saya yang urusin atau enggak, ngapain saya kasih tahu kamu," katanya.

Ahok resmi menjadi komisaris utama Pertamina dua pekan lalu, tepatnya adalah 25 November 2019. Ahok akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono dalam mengawal ataupun membereskan semua masalah internal Pertamina.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan ini bukan berarti tidak melalui berbagai pertimbangan.

"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah, kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit," katanya.

Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement