REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, peta jalan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih sama dengan upaya ketika ia menjabat Menkeu pertama kali pada 2005. Yakni mencegah faktor awal yang selalu dapat dijadikan alasan untuk korupsi.
Faktor yang dimaksud Sri adalah pendapatan. Menurutnya, banyak orang yang berdalih bahwa gaji mereka tidak sesuai dengan kompetensi, tanggung jawab dan tantangan untuk berkorupsi.
"Paling nggak kita harus kurangi kesenjangan ini sehingga tidak menjadi alasan awal (korupsi)," ujarnya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Selain menyesuaikan pendapatan dengan tanggung jawab pegawai, Sri mengatakan, upaya kedua yang dilakukan adalah membangun integritas. Ia mengakui, bekerja di Kemenkeu bukanlah pekerjaan mudah mengingat setiap hari harus berurusan dengan uang negara. Godaan untuk korupsi hadir tiap detik.
Oleh karena itu, Sri menjelaskan, Kemenkeu menerapkan tiga baris pertahanan. Pertama, di dalam unit kerja itu sendiri yang diawasi oleh atasan langsung.
"Kita juga mengedukasi, memberi peringatan dan pemahaman untuk melaksanakan value di Kemenkeu secara profesional," tuturnya.
Sri menyebutkan, ada lima nilai yang ditekankan di Kemenkeu yaitu integritas, profesionalitas, sinergi, pelayanan dan mencapai kesempurnaan. Ia memastikan, value itu tidak hanya ditaruh sebagai poster, juga terus disampaikan dan beri contoh.
Sistem pertahanan kedua, kepatuhan internal di Kemenkeu. Membangun sistem ini tidak mudah mengingat 'warisan' Kemenkeu yang sudah melihat korupsi sebagai sebuah budaya dan struktural. Apalagi, kebanyakan staff Kemenkeu merupakan satu alumnus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Sistem pertahanan ketiga, Inspektorat Jenderal (Irjen). Sri menyebutkan, peranan Irjen sangat penting dalam kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk melakukan pengawasan internal.
Sri mengakui tidak mudah melakukan pengawasan di lingkungan Kemenkeu yang memiliki staf hingga 84 ribu orang dengan instansi vertikal. Meski sudah dilakukan reformasi, perbaikan renumerasi, ada indeks kerja dan sistem pertahanan, selalu saja akan ada godaan. "Makanya, integritas itu penting," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
