REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog hingga 18 November 2019 baru mencapai 1,14 juta ton atau 63,6 persen dari target 1,8 juta ton. Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Bulog dan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, pengadaan beras terbanyak dari Provinsi Jawa Timur yakni mencapai 237.587 ton sementara pengadaan beras terendah terdapat di Maluku yang hanya 1.864 ton.

"Mekanisme perubahan arah kebijakan dari Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh terhadap kinerja penugasan Bulog," kata Buwas, sapaan akrabnya di hadapan para anggota Komisi IV DPR.

Pada tahun ini, program BPNT mulai diterapkan secara penuh sejak September lalu. Hal itu menekan angka penyaluran beras Bulog melalui program Rastra.

Ia mencatat, tahun ini penyaluran Rastra hanya mencapai 353 ribu ton. Angka ini jauh lebih rendah dari penyaluran Rastra 2018 sebanyak 1,2 juta ton.

Itu sebabnya, penyerapan beras Bulog juga tidak dapat maksimal karena ruang penyaluran beras terus menyempit. Adapun stok beras di gudang sebanyak 2,24 juta ton.  Hingga akhir tahun nanti, persediaan beras diperkirakan masih sekitar 1,3 juta ton.

Buwas menegaskan, penugasan pemerintah yang diberikan kepada Bulog bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas. "Hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen. Penyediaan stok juga tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran stok berlebih," kata Buwas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika