REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan penetapan atau pergantian posisi direksi di lima BUMN strategis, seperti Bank Mandiri, BTN, Inalum, Pertamina, dan PLN dilakukan paling lambat akhir tahun.

PLN dan BTN kini dijabat pelaksana tugas (plt) Sripeni Inten dan Febriarto Rahardjo. Sementara posisi Dirut Bank Mandiri dan Mind ID (Inalum) lowong sepeninggal Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi wakil menteri (wamen) BUMN. Hanya Pertamina yang memilki dirut definitif, yakni Nicke Widyawati.

Pengamat BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan memutuskan dirut BUMN definitif dalam waktu dekat. Abra menilai penetapan direksi defisit sangat penting dalam mendorong peningkatan kinerja dan bisnis BUMN.

Abra mengatakan pelaksana tugas (plt) tak memiliki kewenangan penuh dalam hal kerja sama strategis BUMN. Hal ini akan menghambat rencana investasi dan pengembangan bisnis BUMN.

Abra berharap tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih figur yang memiliki keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang yang akan ditempati. Abra juga menyarankan Erick berkoordinasi dengan sejumlah kementerian yang terkait dengan BUMN-BUMN strategis, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Harapannya tidak ada polemik lagi dalam keputusan direksi lagi, yang terpilih benar-benar orang profesional dan kompeten," ujar Abra saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (19/11).

Menurut Abra, pemerintah dan Kementerian BUMN harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hal ini demi mencegah timbulnya polemik yang berkepanjangan. Abra khawatir penunjukan figur yang kontroversial justru akan memantik reaksi publik dan membuat energi pemerintah serta BUMN terbuang untuk menyelesaikan polemik tersebut.

"Contoh wacana Ahok sudah dapat pertentangan kuat di serikat pekerja yang dikhawatirkan pekerja tidak fokus (bekerja)," kata Abra.

Abra enggan mengomentari sejumlah terobosan yang dilakukan Erick justru akan terhambat lantaran terjadinya polemik penunjukan direksi atau komisaris BUMN yang dianggap kontroversial. Abra menambahkan, polemik yang terjadi tentu akan dipandang investor sebagai hal yang tidak kondusif.

"Mending realistis saja, cari sosok yang minim kontroversi," kata Abra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika