REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, lambatnya penemuan cadangan migas baru dalam beberapa tahun terakhir akibat upaya yang masih kurang. Di satu sisi, banyak hambatan-hambatan regulasi yang membuat usaha mencari cadangan migas baru tersendat.
"Upayanya (kurang. Sangkutannya banyak. Biayanya, juga mungkin aturan-aturannya. Tapi, sekarang itu semua harus bisa dipersingkat dan dipermudah," kata Arifin di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/11).
Arifin menegaskan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk PT Pertamina (Persero) harus berupaya keras menemukan sumber-sumber migas yang besar. Sebab, diyakini masih banyak potensi sumber daya alam migas yang tersimpan baik di laut maupun darat.
Lebih lanjut, Arifin menyampaikan, skema kerja sama antara SKK Migas bersama Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selaku yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi cadangan migas bakal di arahkan menggunakan skema gross split. Yakni seluruh kebutuhan biaya dan jangka waktu sudah ditentukan sejak awal.
Berbeda dari skema yang ada sebelumnya, yakni cost recovery dimana pemerintah melalui SKK Migas akan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan KKKS. "Kebanyakan investor sudah mengatakan mereka senang dengan gross split karena ada kepastian sejak awal. Cuma ada juga yang masih ingin cost recovery. Jadi, akan diatur sesuai keekonomiannya," ujar dia.
Pemerintah, ditegaskan Arifin akan mengedepankan skema gross split bagi para calon perusahaan KKKS untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun ekspoitasi. Namun, pihaknya berjanji tidak akan mengabaikan seluruh saran yang disampaikan investor kepada pemerintah.
Arifin mengatakan, banyak wilayah di Indonesia yang harus digali potensi cadangan migasnya. Karena itu, upaya penemuan cadangan migas baru mesti dilakukan secara total dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto, menuturkan, dana investasi yang dimiliki saat ini sebesar 2,5 miliar dolar AS untuk eksplorasi dan eksploitasi cadangan migas selama lima tahun ke depan. Sejauh ini, baru terpakai sebanyak 239,9 juta dolar AS untuk kegiatan survei seismik dua dimensi dan eksploitasi lapangan migas di Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang hingga 2024 mendatang. WK Jambi Merang merupakan wilayah terbuka yang terluas di kawasan Asia Pasifik.
Kegiatan survei seismik dilakukan untuk mencari tahu keberadan cadangan migas baru di WK tersebut dan telah dituangkan dalam Komitmen Kerja Pasti (KKP). Setelah data diperoleh, Pertamina sebagai BUMN akan diberikan maksimal satu tahun untuk menentukan titik WK yang akan dieksplorasi.
Sementara, area-area lainnya pada WK yang sama akan ditawarkan kepada investor swasta untuk eksplorasi.
Menurut Dwi, terdapat dua perusahaan yang telah mengajukan diri untuk melakukan KKP di wilayah terbuka lainnya, yakni ExxonMobil dan ConocoPhillips. Namun, Dwi belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal dua perusahaan swasta tersebut untuk berinvestasi pada wilayah terbuka lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika