Selasa 12 Nov 2019 05:29 WIB

YLKI: Sistem Tarif KA Otomatis tak Berdampak untuk Konsumen

Penerapan tarif KA harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah calon penumpang mengantre tiket kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. ilustrasi
Foto: Antara
Sejumlah calon penumpang mengantre tiket kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penerapan sistem tarif otomatis yang akan diterapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak akan terlalu mempengaruhi konsumen. Pasalnya, selama ini konsumen juga telah dihadapkan pada pilihan harga tiket yang beragam.

"Jadi dalam 1 rute itu harganya beda, misal dari Jakarta ke Solo rentang harganya mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Ketika pemesanan dibuka orang yang membeli lebih dulu tentu bisa mendapatkan tiket yang murah, sedangkan di hari keberangkatan akan tersisa tiket yang mahal," kata Sekretaris YLKI, Agus Suyanto, Senin (11/11).

Baca Juga

Pada prinsipnya, menurut Agus, penerapan tarif harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan. Ketika pelayanan yang diberikan maksimal, maka sudah sewajarnya konsumen menebus dengan harga yang tinggi. Demikian pula sebaliknya.

Agus mengakui sampai saat ini tidak banyak konsumen yang mengeluhkan mengenai pelayanan KAI. Layanan KAI justru menjadi salah satu faktor utama konsumen memilih bepergian menggunakan kereta api ketimbang kendaraan lain.

Menurutnya, konsumen justru lebih banyak yang mengeluhkan rentang waktu pemesanan yang berlangsung lama sampai 90 hari. Bagi konsumen yang ingin pulang tanpa rencana, seminggu atau dua hari menjelang keberangkatan akan susah mendapatkan tiket karena sudah kehabisan.

"Jadi tiket kereta seolah olah hanya diberikan kepada mereka yang punya jadwal perjalanan pasti. Sedangkan mereka yang keberangkatannya secara insidental tidak bisa pesan," ujar Agus.

Untuk itu, Agus menilai, aturan pemangkasan waktu pemesanan menjadi hanya 30 hari akan cukup adil dan bisa diterima oleh masyarakat. "Ini cukup memberi kesempatan bagi orang membuat rencana perjalanan," tutup Agus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement