REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai peningkatan kompetensi dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dimaksimalkan oleh pemerintah. Sebab pembiayaan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun mendaang harus melibatkan pihak swasta dan tidak bisa mengandalkan pemerintah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan pengembangan sumber daya manusia juga dapat memaksimalkan pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Beberapa pihak itu sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya, ada proyek yang potensial harusnya dikerjakan secara keroyokan. Tidak bisa yang mengurusnya hanya paham SDM, tapi tidak tahu soal kualitas proyek, akan sulit,” ujarnya saat acara Workshop on Accelerating Infrastructure Development di Hotel Kempenski, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya implementasi KPBU yang belum optimal semestinya bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur khususnya di daerah. “Kita harus tingkatkan berbagai pembiayaan karena ini tidak hanya terbatas bukan saja untuk jalan tol tapi juga butuh energi dan macem-macem, tentu ini memerlukan peran swasta juga,” ucapnya.

Ke depan Bank Indonesia berupaya menggandeng semua pihak baik dari pemerintah dan yang lainnya untuk bersama-sama bersinergi melancarkan proses pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Adapun salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan.

"Saya melihatnya kuncinya adalah komitmen. Komitmen dari seluruh instansi khususnya terkait (pembangunan) infrastruktur," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika