REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta jajaran Kementerian BUMN dan direksi BUMN untuk memiliki prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Erick yang berangkat dari dunia usaha mengaku sedang mempelajari amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk membenahi sejumlah persoalan BUMN.

"(Saya) dari swasta jadi pemerintah, masih bingung-bingung lah, tapi yang penting kan niatnya benar, kuncinya sama, good corporate governance, kalau dengan good corporate governance mestinya semua bisa berjalan baik," ujar Erick usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (29/10).

Erick mengaku memiliki empat fokus yang sedang dia kerjakan, yakni penyehatan Jiwasraya, Krakatau Steel, penyelesaian negosiasi pengembangan kilang minyak di Cilacap antara Pertamina dengan Saudi Aramco, dan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. "Fokus empat ini dulu tapi ada delapan qualified performance indicator (QPI) tambahan, yang pasti kita akan lakukan kalau ini semua sudah ada progres," ucap Erick. 

Erick mengaku sedang mengejar progres penyelesaian empat program tersebut. Kereta cepat Jakarta-Bandung, kata Erick, tengah fokus pada perpindahan pipa dan sutet.

"Kalau Aramco-Pertamina memang tinggal deal, bisa atau nggak. Kalau restrukturisasi Krakatau Steel tergantung perbankannya, setuju atau tidak, kan ada 12 perbankan. Jiwasraya juga ada tiga strategi yang akan dilakukan, nggak bisa ngomong, kalau udah ngomong (strateginya) nggak seru dong," kata mantan pemilik Inter Milan tersebut. 

Selain penyelesaian sejumlah program, Erick juga ingin melakukan pembenahan di internal BUMN. Hal ini penting, kata Erick, guna meningkatkan kepercayaan terhadap BUMN.

"Kita (BUMN) kelola aset Rp 8.500 triliun, tetapi kalau manajemennnya tidak good corporate governance, dengan ada isu-isu sekarang korupsi, bagaimana citra dan kepercayaan publik, bisa tidak bagus, kalau itu tidak bagus siapa yang mau partner dengan kita (BUMN)," ucap dia. 

Erick berbicara soal wacana bersih-bersih BUMN. Menurut Erick, agenda tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuat tata kelola Kementerian BUMN dan BUMN yang lebih baik.

"Bersih-bersih bukan berarti mengganti, selama memang kita bisa improve kenapa harus diganti. Tapi kalau saya saja dan Pak Wamen siap dicopot, ya direksi mesti siap dicopot, apalagi dengan hal-hal yang tidak baik, kalau selama baik kita jalani sama-sama," kata Erick menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika