REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA – Salah satu dampak pembangunan adalah berkurangnya lahan pertanian dan peternakan. Terkait hal itu, sektor kelautan dan perikanan seharusnya lebih dimaksimalkan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pengan.

“Seiring dengan berkurangnya lahan pertanian dan peternakan, maka  peran sektor kelautan dan perikanan dalam ketahanan/kedaulatan pangan NKRI akan semakin strategis,” kata pakar kelautan dan perikanan Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.

Guru besar kelautan dan perikanan IPB itu mengemukakan hal tersebut pada Seminar Nasional “Sinergitas Perdagangan Internasional, Hukum Kebijakan Ekspor Perikanan dan Kelautan Dalam Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia” yang diadakan oleh  HIMASEPA, FPIK Universitas Mulawarman (Unmul), di  Gedung Serbaguna, Rektorat Unmul,  Samarinda, Rabu (23/10).

Mantan menteri kelautan dan perikanan Kabinet Gotong Royong itu  menyebutkan, sekitar 60 persen  total asupan protein hewani rakyat Indonesia berasal dari ikan dan produk perikanan (Puslitbang Gizi, 2012).

“Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik tentang gizi ikan (seafood) yang lebih sehat dan baik ketimbang red meat (daging merah), maka, konsumsi ikan perkapita dan permintaan terhadap ikan dan  produk perikanan akan terus meningkat,” ujar ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia  (MAI) itu dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Ia menambahkan, sejalan dengan berkembangnya bioteknologi, nanoteknologi, Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan teknologi lain di era Industri 4.0, maka  perikanan, khususnya perikanan budidaya (aquaculture) tidak hanya menghasilkan sumber protein hewani, tetapi juga mineral dan vitamin, farmasi, kosmetik, bioenergi, perhiasan, bahkan sumber karbohidrat dan berbagai produk lainnya.

Suasana Seminar Nasional “Sinergitas Perdagangan Internasional, Hukum Kebijakan Ekspor Perikanan dan Kelautan Dalam Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia”.

Karena itu, kata Rokhmin, kebijakan dan regulasi pemerintah nasional dan daerah harus harmonis dan kondusif bagi terwujudnya sektor perikanan RI yang maju, tangguh, mensejahterakan, dan berkelanjutan.  

“Perlu revisi atau pencabutan semua Permen Kementerian Perikanan (KP) yang terbit sejak Nopember 2014 – Maret 2019, sebab hampir semuanya menghambat kemajuan dan kesejahteraan sektor KP,” ujar Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Peningkatan ekspor perikanan menuju neraca perdagangan  positif”.

Ia menyebutkan, Indonesia merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia, dengan tiga kekuatan utama: wilayah laut (termasuk ZEEI) meliputi ¾ wilayah NKRI;  potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal; dan posisi geokonomi dan geoplitik Indonesia yang sangat strategis.

“Jika bidang kelautan (kemaritiman) didayagunakan dan dikelola secara tepat dan benar (berbasis sains dan teknologi serta manajemen modern),  niscaya bidang kelautan mampu berkontribus secara signifikan di dalam mengatasi segenap permasalahan dan tantangan bangsa, dan menghantarkan Indonesia sebagai negara maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lambat pada 2045,” papar Prof Rokhmin Dahuri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika