REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertekad mewujudkan pola pengembangan pertanian berkelanjutan. Salah satu alasannya karena komoditas beras berkelanjutan menjadi topik yang menarik untuk dijadikan platform pembangunan pertanian ke depan.
Kepala Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa Direktorat Serelia, Ike Widyaningrum, mengatakan banyak program yang dilaksanakan di Kementan guna mendukung praktek-praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Intansi kami telah melaksanakan program-program seperti Unit Pengolah Pupuk Organik, budidaya padi bebas residu, desa pertanian organik, dan demfarm budidaya tanaman sehat," ujar Ike di Jakarta, Ahad (20/10), seperti dalam siaran persnya.
Ike menyebutkan seperti program UPPO itu ada 3 ribu unit hampir di semua provinsi, kemudian kegiatan Budidaya Padi Bebas Residu seluas 60 ribu hektare di 9 provinsi, Desa pertanian organik di 651 desa, serta demfarm budidaya tanaman sehat seluas 100 ribu hektare di 20 provinsi. Ada juga tumpangsari tanaman yang ditargetkan seluas 1 juta hektare untuk padi, jagung dan kedelai.
Ike menambahkan program ini dapat mendukung kehidupan di bawah tanah karena hubungan mutualisme antara biota tanah. Selain itu mendapatkan keuntungan ganda dari pertanaman yang ditumpangsarikan. "Kesemua program tersebut mengarah pada praktek budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Anang Noegroho mengatakan konsep budidaya beras berkelanjutan sangat diperlukan mengingat tren permintaan beras ke depan adalah menurunnya konsumsi beras perkapita. Namun demikian kebutuhan beras nasional tetap meningkat karena pertumbuhan penduduk masih positif dan usia harapan hidup meningkat.
"Selain itu, tantangan pemenuhan kebutuhan beras tidak hanya dari sisi ketersediannya saja, tetapi sekarang ini juga dibutuhkan beras dengan kandungan gizi yang baik atau kaya dengan vitamin, atau yang dikenal dengan beras biofortifikasi, utamanya untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang terindikasi mengalami gejala stunting," Anang dalam acara diskusi pembangunan perberasan berkelanjutan melalui Sustainable Rice Platform (SRP) di kantor Bappenas, Rabu (16/10) lalu.
Karena itu, Anang berharap diskusi tentang Sustainable Rice Platform ini bisa membahas kelanjutan inisiasi menuju SRP Indonesia dan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan beras berkelanjutan. Selain itu memberikan gambaran perkembangan SRP di tingkat global dan nasional.
"Dan juga penting mendiskusikan rumusan tindak lanjut dalam mengembangkan beras berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.
Tanaman padi.
Di tempat yang sama, Suhartini dari Balai Besar Penelitian Padi Kementan menyebutkan instansinya telah meluncurkan varietas Inpari 46 Nutri Zinc sebagai upaya meningkatkan nilai gizi sekaligus untuk mengatasi kekurangan zat besi pada msyarakat.
“Bapak Ibu bisa mendapatkan benih padi di Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP, red) di seluruh provinsi di Indonesia, atau kalau di BPTP tidak ada stock, nanti bisa minta ke kami," terangnya.
Sandra dari Thailand menuturkan pelaksanaan SRP pada lahan sawah konsepnya dimulai dari pengelolaan lahan sawah, persiapan pra tanam, penggunaan air, pengaturan nutrisi bagi tanaman, pengelolaan hama secara terpadu, penanganan panen dan pascapanen, keamanan dan kesehatan dari bahan-bahan kimiawi, dan hak buruh.
Menurutnya, program SRP ini sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab.
“SRP alternatif dari budidaya padi yang berkelanjutan dan mudah dilakukan oleh petani. Di mana saja di seluruh dunia, pada lingkungan yang berbeda dan sistem produksi yang berbeda pula,“ ungkapnya.
Seperti halnya Agung Kurniawan peserta rapat dari PT Crop Life menyampaikan bahwa dirinya merasa beruntung bisa bergabung di acara tersebut. "Karena bisa turut berdiskusi dengan instansi pemerintah dan stakeholders untuk bisa bersama-sama meuwujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.
Pembahasan pembangunan perberasan berkelanjutan melalui Sustainable Rice Platform (SRP) diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dihadiri perwakilan dari Kementan, Kementerian PUPR, GIZ Indonesia Representative, Rikolto Indonesia, ICCO Indonesia, OLAM, PERPADI, FAO Indonesia Representative, dan stakeholders terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika