REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan Indonesia mempunyai potensi besar dalam industri halal. Namun, kata dia, hal tersebut belum digarap secara maksimal.
"Saat ini baru sebatas potensi karena kita bicara mengenai populasi yang besar. Dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alam memang tidak kalah. Masalahnya cuma political will," ujar Fithra di Jakarta, Kamis (17/10).
Meski begitu, Fithra mengapresiasi penerapan kewajiban sertifikasi halal yang dinilai menunjukkan langkah positif. Ia berharap penerapan kewajiban sertifikasi halal diikuti dengan upaya lain agar mendukung penguatan industri halal dalam negeri.
Ia pun berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo berikutnya fokus kedua industri halal dalam negeri. "Kepemimpinan Jokowi-Maruf ke depan sepertinya corak periode ini berbasis industri halal dan UMKM," lanjutnya.
Fithra menilai pemerintah Jokowi periode kedua bisa lebih fokus dalam industri halal mengingat wakil presiden dijabat Kiai Ma'ruf Amin yang dinilai sangat merepresentasikan sektor halal.
"Kita lihat di pemerintahan, ada Kiai Maruf dan Sri Mulyani sebagai ketua ikatan ahli ekonomi Islam. Mereka ini bisa diberdayakan untuk memajukan industri halal. Jangan sampai nanti diambil Malaysia semua," katanya.
Fithra menyampaikan hub dari industri halal untuk pasar di luar Asean selama ini berada di Malaysia, bukan Indonesia. "Ini harus kita perbuat, bagaimana industri halal ini jauh lebih komprehensif tentunya dengan bantuan akademisi dan pelaku di industri itu sendiri," ungkap Fithra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
