REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memandang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China belum akan berakhir dalam waktu dekat. Meski kesepakatan awal antara kedua negara sudah terjalin, tetapi kebijakan-kebijakan proteksi ekonomi yang terlanjur dibuat oleh AS dan China diprediksi tidak bisa dihapuskan secara instan.
"Tidak bisa dihentikan langsung. Perang dagang yang sudah terlanjur itu tidak bisa kayak mobil yang dimatikan mesinnya, tidak bisa. Harus dinilai langkah, dampaknya. Memulai gampang, menghentikannya (tidak)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (14/10).
Darmin menjelaskan, bea masuk impor yang sudah dipasang oleh kedua negara terlanjur tinggi. Artinya, menurut dia, perlu kebijakan yang bertahap untuk bisa mengembalikan keadaan seperti sebelum perang dagang terjadi. Bila kebijakan tarif dikembalikan dalam waktu cepat, ujar Darmin, maka pelaku usaha ikut terdampak.
Mantan Gubernur BI ini juga melihat bahwa kesepakatan awal antara AS dan China pada pekan lalu menunjukkan bahwa dua negara tersebut sudah menyadari dan merasakan dampak negatif dari perang dagang. Apalagi, ujar Darmin, AS masih harus memikirkan nasib petani-petaninya yang banyak mengekspor berbagai komoditas seperti kedelai, kapas, dan jagung.
"Saya lihat AS-Cina sudah mulai kapok. Mereka sudah mulai merasakan dampaknya. AS pertumbuhannya tidak banyak juga, Cina juga," kata Darmin.
Meski berlangsungnya perang dagang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat, Darmin yakin kesepakatan awal AS dan Cina bisa memberikan imbas positif kepada Indonesia.
Sementara, negosiasi perang dagang antara AS dan China membuahkan hasil. Presiden AS Donald Trump mengatakan kedua negara telah masuk pada fase pertama kesepakatan guna mengakhiri perang dagang. AS akan menangguhkan kenaikan tarif yang sebelumnya akan diberlakukan AS pada Oktober. AS berjanji menunda kenaikan tarif hingga 30 persen, dari sebelumnya 25 persen, terhadap barang China senilai 250 miliar dolar AS yang seharusnya berlaku 15 Oktober 2019 nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika