Selasa 08 Oct 2019 20:00 WIB

Cari Masukan Pembangunan KP, Kadin Undang Prof Rokhmin

Ia menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi pembangunan perikanan.

Pakar kelautan dan perikanan, Prof Rokhmin Dahuri menawarkan sejumlah rekomendasi terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan di acara rapat Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan.
Foto: Dok Rokhmin Dahuri
Pakar kelautan dan perikanan, Prof Rokhmin Dahuri menawarkan sejumlah rekomendasi terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan di acara rapat Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan  (KP)  menggelar rapat di Menara Kading, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/10). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Paryanto.

Rapat itu secara khusus mengundang pakar kelautan dan perikanan, yang juga Ketua Penasehat KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS. “Saya diminta menyampaikan saran dan rekomendasi utk perbaikan kebijakan dan regulasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata Prof Rokhmin dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Dalam kesempatan tersebut, mantan menteri kelautan dan perikanan Kabinet Gotong Royong itu menawarkan sejumlah rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi pembangunan tentang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan  industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, serta  perdagangan perikanan dalam negeri dan ekspor.

“Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan, litbang, dan tata kelola kementerian kelautan dan perikanan (KKP) yang baik dan benar,” ujar ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Dalam berbagai kesempatan sebelumya, Rokhmin menyorot pentingnya memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Menurut guru besar kelautan dan perikanan IPB itu, bila dikelola dengan baik dan benar, maka sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penekanan kesenjangan masyarakat, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga bisa menyentuh angka 7 persen per tahun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement