REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia tidak menganggu stabilitas ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sebetulnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam aksi massa, dengan menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
Menurut Darmin, langkah Jokowi ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah menyerap aspirasi masyarakat. Ia pun yakin bahwa iklim ekonomi tetap bisa dijaga stabil dan tidak terganggu oleh aksi massa yang dilakukan mahasiswa.
"Pemerintah kan sudah mengambil langkah mengusulkan penundaan pembahasan sejumlah UU. Masalahnya kan di situ. Jadi jangan dibilang tidak ada langkah pemerintah. Ada lah," kata Darmin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (24/9).
Seperti diberitakan, sejak Senin (23/9) kemarin ribuan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi massa di sejumlah kota. Selain demonstrasi yang dilakukan di gerbang Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, aksi massa juga terjadi di Yogyakarta, Malang, Bandung, dan kota lain di Indonesia.
Ribuan mahasiswa tersebut menuntut penolakan atas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah rancangan UU lain, seperti KUHP, Pertanahan, dan Permasyarakatan.