REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mencairkan kekurangan anggaran pembangunan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Pencairan kekurangan anggaran FLPP ini ditargetkan bisa dilakukan dalam dua pekan mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 dalam APBN 2019 hanya menganggarkan Rp 7,1 triliun untuk 68.000 unit rumah hingga akhir tahun. Namun alokasi anggaran ini telah lebih dulu habis pada Agustus 2019. Asosiasi pengembang perumahan pun mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk mengejar target pembangunan 130 ribu unit rumah subsidi hingga akhir 2019.
Namun pemerintah hanya merestui tambahan anggaran Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun untuk pembangunan hingga 80 ribu unit rumah (tambahan sekitar 10 ribu unit). "Artinya ada kekurangan Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun yang akan dicairkan. Presiden sudah meminta Menkeu untuk mencarikan sumber dananya," kata Basuki, Senin (16/9).
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, pengajuan tambahan anggaran untuk rumah subsidi juga dilatari tingginya minat konsumen terhadap hunian. Meski target mencapai 130 ribu unit rumah hingga akhir 2019 belum tentu tercapai, asosiasi properti mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengucurkan tambahan anggaran FLPP.
"Saya kira bagi kami ini cukup untuk mengambil napas sampai November, tapi ini tidak ada masalah, sejauh kuota FLPP ini bisa direalisasikan di bulan September," ujar Soelaeman usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (16/9).
Soelaeman menambahkan, pencairan anggaran tambahan FLPP ini bisa cair dalam dua pekan ke depan. Sebelumnya, pengembang dan konsumen sempat mengeluhkan tertundanya akad penyerahan rumah lantaran anggaran FLPP yang sudah habis pada Agustus 2019.
"Ini merupakan sebuah angin segar bagi para konsumen yang sudah mendambakan masuk ke rumah, karena dengan KPR, teman-teman semua juga bisa merealisasikan KPR-nya bagi konsumen di seluruh indonesia," katanya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan adanya backlog rumah (defisit pemenuhan rumah) di Indonesia mencapai 11,4 juta unit. Pemerintah, ujar Presiden, juga terus berkomitmen melanjutkan program 1 juta rumah yang pada tahun 2018 lalu realisasinya tembus angka 1,1 juta unit rumah. Tahun 2019 ini pemerintah menargetkan membangun 1,25 juta rumah bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika