REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan siap membantu daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran demi mendorong sektor perikanan. Susi menilai, daerah yang menjadi sentra penghasil ikan nasional layak mendapatkan dukungan anggaran yang lebih dari pemerintah pusat.
"Saya dukung daerah untuk mendapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan. Misalnya Maluku, yang sangat luas dan menyumbang banyak ikan," kata Susi, Rabu (11/9).
Ia menuturkan, penambahan anggaran itu diperlukan terutama untuk penambahan infrastruktur penunjang. Sebab, diakui banyak daerah yang belum memiliki pelabuhan besar yang mumpuni. Tak hanya Maluku, Susi menilai daerah Papua, Pulau Natuna, dan Bitung merupakan daerah potensial.
"Setiap daerah yang memberikan sumbangsih pendapatan tinggi dari sektor apapun harus dinaikkan anggarannya," tuturnya menambahkan.
Melihat potensi beberapa daerah yang begitu besar, pemerintah juga telah mengizinkan kapal-kapal dari daerah lain untuk menangkap di zona penangkapan tertentu. Namun, untuk mengoptimalkan pencatatan pendapatan daerah, pemerintah daerah diimbau untuk membuat peraturan daerah ihwal kewajiban melaporkan tangkapan di pelabuhan.
Susi mengatakan, KKP sejak lama mendorong agar ikan yang ditangkap di wilayah tertentu dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelelangan ikan ini akan sangat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menghidupkan ekspor langsung dari daerah.
“Selama ini ekspor itu lucu. Ikan dari Morotai dibawa ke Bitung, dari Bitung dibawa ke Makassar, baru diekspor. Kita ini mendorong setiap wilayah perikanan harusnya ada ekspor sendiri. Dari Morotai ke Palau, dari Biak ke Palau, jauh lebih dekat daripada dari Biak dibawa dulu ke Jakarta, bawa ke Makassar dulu, baru di ekspor,” jelasnya.
Tak hanya memperjauh jarak tempuh yang membuat mutu ikan menurun, ekspor yang tidak efisien tersebut juga memakan biaya yang jauh lebih besar. “Seharusnya semua wilayah timur harus ekspor langsung tapi bukan dari tengah laut pakai kapal tramper, itu illegal fishing namanya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
