REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyewa mobil listrik milik Blue Bird pada 2020. Mobil listrik yang disewa rencananya bakal digunakan oleh pejabat-pejabat di lingkup eselon 1 dan 2 yang berada di wilayah pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhub untuk keperluan operasional.

Direktur Angkutan Multi Moda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, guna mendukung dan mengakselerasi penerapan kendaraan listrik pihaknya bakal mengganti mobil dinas sewaan konvensional yang ada dengan mobil listrik. Nantinya, sekitar 150-an pegawai tersebut dinilai bakal menjadi pionir penggunaan mobil listrik.

“Kami rencanakan tahun depan eselon 1 dan 2 sudah pakai mobil listrik semua, bahkan Pak Menteri minta secepatnya. Kami pionirnya, dan ini bagian dari sosialisasi,” kata Yani, di Jakarta, Ahad (8/9).

Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan pengembangan mobil listrik menyusul ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor untuk Transportasi Jalan pada 8 Agustus 2019.  Di sisi lain Yani membeberkan, pemerintah memang masih menggodok insentif fiskal dan non fiskal bagi penerapan mobil listrik.

Dari sisi Kemenhub, kata dia, insentif nonfiskal bisa diberikan dalam bentuk prioritas bagi sarana publik dan juga aturan yang akan disesuaikan dengan pemerintah daerah. Untuk itu sebagai tahap awal, rencana penyewaan mobil listrik ke Blue Bird diharapkan mampu memacu pengembangan penggunaan mobil listrik sambil menunggu kesiapan infrastrukturnya.

“Jadi kita sudah komunikasikan ke Blue Bird, kalau Kemenhub sewa sekitar 150-an unit, harganya berapa, mekanisme sewanya akan bagaimana. Karena mobil kami tahu, mereka beli mobil listriknya juga enggak murah,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika