REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengatakan akan dibuat kawasan industri di kawasan Tol Trans Sumatra. Bintang mengatakan pembangunan kawasan industri sudah dibahas bersama Bappenas.
“Jadi Tol Trans Sumatra itu, kami bekerja sama dengan Bappenas akan membuat mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia karena Sumatra sangat dekat dengan Malaysia, Singapura, Thailad, dan sebagainya,” kata Bintang di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (5/9).
Dia menjelaskan Tol Trans Sumatra pada dasarnya sangat berpotensi untuk meningkatkan ekspor. Dengan adanya jalan tol tersebut, pengiriman hasil produksi perkebunan dan lainnya bisa lebih cepat dari daerah produksi.
Salah satu proyek yang akan dibangun untuk memulai kawasan perindustrian tersebut yakni pembangunan dry port atau pelabuhan daratan. “Kami bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PN) VII, PT Pelindo II, membangun dry port menjadi daerah pengembangan pelabuhan di sekitar pelabuhan menempel di jalan tol,” jelas Bintang.
Dia menambahkan, Hutama Karya akan menyiapkan akses pelabuhan yang panjang ke pelabuhan daratan tersebut. Dengan adanya investasi tersebut, Bintang mengatakan saat ini PT Pelindo II tengah melakukan studi kelayakan.
“Nanti akses jalannya lima kilometer kita bebasakan kepada masyarakat. Tetapi itu lahannya yang sudah ada untuk lahan 20 hektare nanti akan diperluas dengan lahan PT PN 7 ada daerah-daerah yang kegunannya sudah tidak produktif sekitar 200 sampai 500 hektare,” ungkap Bintang.
Bintang memastikan lahan tersebut akan dibangun pusat industri. Selain itu, dia memastikan nantinya juga akan dikembangkan destinasi baru pariwisata selain pembangunan kawasan industri di sepanjang Tol Trans Jawa.
Dia menegaskan kerja sama tersebut akan dilakukan dengan sekma kerja sama operasional (KSO). “Nanti integrasi dengan pelindo II dan PT PN VII, dan Hutama Karya. Bisa saja mengundag investor membangun fasilitas konstruksi. Konsosrsiumnya di Hutama Karya,” tutur Bintang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
