REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengeluarkan surat permohonan kemudahan impor barang untuk perlengkapan penanganan tumpahan minyak Pertamina. Surat ini dikeluarkan SKK Migas terkait dengan peristiwa kebocoran minyak di lautan Karawang, Jawa Barat.
“Kami memang minta prosesnya dipercepat,” kata Dwi pada rangkaian acara konferensi Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Lebih lanjut, Dwi menerangkan bahwa rekomendasi tersebut salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan tumpahan minyak. Namun, Dwi menegaskan jika rekomendasi kemudahan impor tersebut, hanya berlaku pada kasus penanganan tumpahan minyak.
Menurut dia, kemudahan tersebut tidak lantas digunakan untuk semua keseluruhan kasus terkait migas, pada konteks ini ia mengatakan hanya mempermudah penanganan penanggulangan tumpahan minyak.
Dwi juga menjelaskan sudah terjun langsung meninjau lokasi tumpahan minyak di laut Jawa Barat tersebut. Perkembangan teknis dari Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) upaya penutupan kebocoran dilakukan dengan pengeboran relief well sumur YYA-1RW.
Pengeboran telah menembus hingga 2.110 meter atau 6924 kaki. Tahapan pengeboran adalah untuk mencari lubang dan menemukan lubang sumur YYA-1. Kemudian akan dipompakan lumpur dengan harapan untuk mematikan laju sumur.
Pertamina bekerja sama dengan perusahaan AS dalam penanganan sumur tersebut di mana sudah pengalaman dalam penanganan peristiwa yang lebih besar di Teluk Meksiko.