REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa saat ini inklusi keuangan di Indonesia sebesar 51 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah mencapai 60 persen pada 2019 mengacu pada jumlah masyarakat yang tersentuh layanan keuangan terus meningkat.
“Memang dulu-dulunya di bawah 40 persen, sekarang naik 51 persen, tahun ini bisa 60 sekian persen,” katanya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (4/9).
Perry menuturkan, kenaikan inklusi tersebut dipengaruhi oleh adanya layanan program dari pemerintah berupa bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang disiapkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 15,6 juta keluarga. Menurutnya, bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia tersebut membuat bentuk inklusi keuangannya tidak terlalu dirasakan sehingga pemerintah harus membuat terobosan baru seperti terus membantu dalam mengembangkan UMKM.
“Tapi itu baru menyambungkan ke dunia keuangan, baik melalui uang elektronik dan rekening bank. Dan yang harus kita kembangkan usahanya agar bisa mereka rasakan,” katanya.
Perry melanjutkan, terdapat cara lain untuk meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan memanfaatkan layanan teknologi keuangan berbasis digital seperti kehadiran financial technology (fintech). Kehadiran fintech dapat mengembangkan sekitar 60 juta UMKM dengan pemberian pinjaman.
“60 juta UMKM yang belum tersentuh perbankan bisa didobrak melalui e-commerce dan fintech, itu potensi yang akan berkembang kedepan,” ujarnya.
Selain itu, kelebihan fintech yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat karena hanya membutuhkan layanan internet juga turut meratakan layanan akses keuangan secara optimal. “Masalahnya bagaimana mengembangkan inovasi keuangan ekonomi dengan kepentingan stabilitas manajemen risiko, cyber maupun maraknya investor asing untuk masuk ke Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan dalam rangka mengoptimalkan potensi inovasi layanan keuangan berbasis teknologi tersebut maka pemerintah dan regulator teknis untuk fintech akan terlebih dahulu mengantisipasi sejumlah isu utama. “Membuat regulasi cara fintech menjadi pendorong akselerasi tercapainya keuangan inklusif, melakukan manajemen risiko dengan model regulatory sandbox, menjalankan sistem perlindungan konsumen yang kuat, membangun ekosistem digital, dan menguatkan kerja sama dan koordinasi antara semua pihak terkait,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
