REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan lokasi ibu kota baru Undonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan untuk selanjutnya kapasitas moda transportasi di Kaltim perlu ditingkatkan.
Budi mengatakan moda transportasi di Kaltim hanya perlu ditingkatkan karena di wilayah tersebut pada dasarnya infrastruktur transportasi sudah cukup lengkap.
“Di Kalimantan Timur sudah ada dua bandara yang bagus dan sudah ada pelabuhan,” kata Budi di Gedung Kemenhub, Senin (26/8).
Selain itu, Budi mengatakan di Kaltim juga sudah ada pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Dari sisi transportasi kereta api, Budi menuturkan di dalam rencana induk Kementerian Perhubungan sudah ada rencana pembangunan jalan kereta api di Kaltim.
Budi menjelaskan dalam rencana awal hanya ada pembangunan kereta logistik untuk mengangkut batubara di Kaltim. “Tetapi dengan menjadi ibu kota maka akan dipikirkan juga soal kereta penumpang. Pembangunan kereta perkotaan sudah harus direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan di ibu kota baru,” ungkap Budi.
Untuk itu, Budi menilai infrastruktur transportasi di wilayah Kalimantan Timur sudah cukup lengkap, meskipun masih harus ditingkatkan. Untuk moda transportasi udara, Budi mengatakan saat ini perlu ditingkatkan panjang landasan pacu minimal harus tiga ribu meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat.
Sebelumnya, Jokowi memilih ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Alasan di balik pemindahan ibu kota baru tersebut karena minimnya risiko bencana di Kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.
“Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda,” jelas Jokowi, Senin (26/8).
Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Menurut Isran, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. “Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden,” tutur Isran.