REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk mengalokasikan dana sebesar RP 800 miliar. Dana ini digunakan untuk proyek pengembangan layanan digital aplikasi BJB Digi yang digunakan periode 2017-2020.
Direktur Informasi dan Teknologi BJB Rio Lanasier mengatakan peningkatan layanan transaksi digital merupakan langkah strategis perusahaan meningkatkan fee based income.
“Sekarang fee based income kami tumbuh 16 persen dari total pendapatan. Dalam lima tahun ke depan (2024) kami akan meningkatkan pendapatan dari fee based sekitar 35 persen - 40 persen,” ujarnya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/8).
Menurutnya perusahaan tidak hanya bergantung pada sektor kredit dengan kondisi ketidakpastian pada tingkat suku bunga. Namun, pada sektor fee based income khususnya potensi pendapatan yang ada pada layanan transaksi digital.
Rio menjelaskan perusahaan memiliki dua staregi mengembangkan layanan transaksi digital. Pertama, proses transaksi harus dipacu melalui berbagai kanal khususnya secara digital.
Kedua menyediakan layanan dengan berbagai kemudahan dengan melibatkan mitra financial technology (fintech). “BJB telah memiliki fitur quick response payment dan akan menyusl pada September ini yakni QR Code Indonesia yang terintegrasi,” jelasnya.
Sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko BJB Nia Kania menambahkan perusahaan tidak lagi mengandalkan pendapatan dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Saat ini perusahaan mengandalkan lini bisnis kredit pada sektor konsumer, komersial, UMKM, dan KPR.
Pada semester satu 2019, perusahaan mencatat penurunan pada laba bersih yang diakibatkan peningkatan biaya dana atau cost of fund menjadi 5,4 persen dari 5 persen pada akhir 2018 dan dari 4,8 persen pada semester satu 2018. Adapun rasio NIM perseroan hanya mencapai 5,7 persen atau turun 56 basis poin dari periode yang sama tahun lalu.
"Mudah-mudahan dengan pengembangan teknologi informasi (TI) dan e-channel segera terlaksana. Bukan hanya kebutuhan dari masyarakat secara individu, tapi juga pemerintah daerah dengan program smart city-nya sudah menuntut perbankan dalam hal ini BJB sudah bisa mewujudkan layanan berbasis TI. Ke depan transaksi perbankan adalah suatu keharusan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
