REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo mengatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia agak menurun akibat pengaruh ekonomi global. Meski demikian, Braman Setyo menilai kinerja koperasi Indonesia sangat luar biasa.
Terlebih selama 5 tahun terakhir ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan reformasi total koperasi. "Kontribusi koperasi hingga Juni 2019 ini saja mencapai 5,1 persen terhadap PDB Indonesia, bandingkan pada 2014 yang masih sekitar 1,7 persen. Ini menunjukkan tiap tahun meningkat. Ini berarti koperasi di Indonesia semakin berkualitas," kata Braman.
Braman mengemukakan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/8). Acara ini diikuti sekitar 40 pelaku koperasi di wilayah Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan ini Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi dan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Iya Sugia.
Besarnya kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan, meski jumlah koperasi berkurang menjadi 152 ribu unit (pada 2014 mencapai 210 ribu koperasi), ternyata semakin berkualitas. Braman Setyo menyatakan, jumlah koperasi memang semakin sedikit, namun yang penting jumlah anggota koperasi semakin banyak dan berkualitas dan kesejahteraan anggota koperasi akan terwujud.
Pihaknya sangat berharap, koperasi bisa menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Sebagai contoh di Singapura, melalui Koperasi NTUC dimana 60 persen penduduknya adalah anggota koperasi. Sementara di Indonesia yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Singapura, jumlah anggota koperasi belum sesuai harapan. Artinya, penduduk Indonesia belum banyak sebagai anggota koperasi.
Itu sebabnya, menurut Braman, bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menkop dan UKM Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini dilakukan karena saat pelaku koperasi mendapatkan dana bergulir peraturan itu belum diterbitkan. Jadi ketika akan mengajukan lagi, aturan pun berbeda, sehingga perlu ada penyesuaian agar proposal yang diajukan sudah sesuai dan memenuhi persyaratan.
Selain itu tutur dia, dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan membentuk Satgas LPDB-KUMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Presiden Joko Widodo akan meresmikan pembentukan Satgas LPDB-KUMKM di wilayah Jawa Barat yang dinilai sangat berpotensi untuk disalurkan dana bergulir yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Mengapa Jawa Barat, karena provinsi ini termasuk penerima dana bergulir yang cukup banyak. Selain itu, animo masyarakat untuk mengajukan proposal pengajuan dana bergulir juga cukup tinggi," tutur Braman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
