REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, industri komponen otomotif memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dan industri dasar. Terutama, jika pemerintah ingin agar industri kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkatkan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam sebuah produk otomotif.
Ketua Gaikindo, Ari Mariano, mengatakan, hambatan yang dialami industri komponen saat ini yakni masalah bahan baku. Ia mencontohkan, bahan baku mentah untuk membuat komponen alat-alat otomotif seperti bijih besi, alumunium, hingga bijih plastik hingga kini masih diimpor.
Karena itu, industri penghasil bahan baku mentah perlu diperkuat agar tujuan peningkatan TKDN bisa dilakukan secara benar. Kuatnya industri dasar penghasil bahan baku sekaligus mendorong industri komponen otomotif untuk bisa memproduksi alat-alat kendaraan bermotor yang dibutuhkan para produsen kendaraan.
"Bahan baku yang masih diimpor itu akan mempengaruhi ketahanan industri kita. Termasuk, ketahanan kita terhadap ekspor produk dan defisit transaksi berjalan," kata Ari di Jakarta, Rabu (14/8).
Ia menegaskan, industri kendaraan bermotor tak hanya membutuhkan dukungan dari industri komponen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif. Namun, industri paling hulu harus memiliki komitmen menghasilkan bahan baku sesuai kebutuhan.
Sebab, bahan baku yang diperlukan dalam membuat komponen-komponen otomotif sangat spesifik dan memiliki standar tertentu. "Gaikindo memohon agar ada dukungan dari industri dasar untuk menghasilkan bahan baku sesuai spesifikasinya. Tentu yang memang bisa dibuat di dalam negeri," tutur dia.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan, seiring meningkatkan ekspor completely built unit (CBU) atau produk mobil jadi, industri komponen akan semakin ditantang untuk terus berkembang dan memiliki teknologi canggih. Ini supaya industri hilir, yakni tergabung dalam Gaikindo bisa memanfaatkan alat-alat yang memang diproduksi di dalam negeri.
Bagi pemerintah, kata Ari, setidaknya ada tiga faktor yang perlu dipertajam jika pemerintah berpihak pada industri komponen. Pertama, mengenai peraturan dan insentif yang diberikan. Kedua, dorongan pada kemajuan teknologi untuk memperkecil jarak antara perkembangan industri kendaraan, komponen, dan bahan baku. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia lewat sekolah vokasi yang mutlak terus digencarkan.
Sebelumnya, Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengaku ketersediaan bahan baku untuk memproduksi komponen otomotif menjadi masalah. Selain masalah ketersediaan bahan baku, harga kurang kompetitif.
Sekretaris Jenderal GIAMM, Hadi Surjadipradja, mengakui, saat ini 90 persen bahan baku dipenuhi dari pasokan impor. "Bahan baku yang umum seperti baja, plastik ada. Tapi, yang spesifik dibutuhkan itu tidak ada. Kalaupun ada, skala ekonomis tidak ketemu," kata Hadi.
Pihaknya mengakui, industri komponen otomotif juga sulit untuk bisa meningkatkan produktivitas. Sebab, semuanya tergantung kepada permintaan dari industri otomotif dalam negeri. Pasar bebas berlaku sehingga ekspansi bisnis yang dilakukan industri komponen bergantung penuh pada permintaan domestik.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industru otomotif untuk menggunakan komponen lokal demi meningkatkan kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dorongan itu juga berlaku untuk produksi mobil listrik maupun produksi Mobil Esemka yang menjadi mobil buatan asli Indonesia.
Hanya saja, kata Hadi, tidak ada mandat atau kewajiban dari pemerintah kepada industri otomotif untuk membeli komponen dari dalam negeri. "Tidak bisa mandatory. Susah. Kita sih maunya semua dari dalam negeri, tapi kalau tidak bisa, yang mau beli siapa?" ujar dia.
Sementara itu, neraca perdagangan ekspor-impor barang otomotif di Indonesia mengalami defisit. Hadi memaparkan, pada tahun 2018, impor komponen otomotif mencapai 7,4 miliar dolar AS sedangkan ekspor hanya 7,2 miliar dolar AS sehingga terjadi defisit sekitar 200 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
