REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan membuat laporan Indonesian Islamic Economy Report yang akan diluncurkan tahun 2020. Sejumlah pihak terlibat termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
Laporan tersebut akan mengacu pada State of Global Islamic Economy Report. Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah, Sutan Emir Hidayat mengatakan dalam pembuatan laporan tersebut juga akan bekerja sama dengan Thompson Reuters.
"Kita akan menyusun Indonesian Islamic Economy Report, ini akan jadi acuan pengembangan ekonomi syariah bagi regional juga," kata dia saat berkunjung ke kantor Harian Republika, Selasa (6/8).
Emir mengatakan peringkat Indonesia di nomor 10 dalam laporan Thompson Reuters juga karena mereka kesulitan mendapat data ekonomi syariah dari Indonesia. Sehingga KNKS berkomitmen merapikan informasi-informasi tersebut.
Selain untuk meraih peringkat lebih tinggi, juga demi meningkatkan pangsa Indonesia di ranah syariah global. Emir menyampaikan setidaknya Indonesia menargetkan peringkat ketiga pada tahun yang akan datang.
Ia menilai perkembangan ekonomi syariah secara nasional perlu ditopang dari regional. Selama ini, pemerintah daerah juga tidak memiliki tolak ukur yang seragam di tingkat provinsi.
"Kita perlu samakan pengukuran indikator perkembangannya, agar selaras di seluruh provinsi," katanya.
Sehingga saat sebuah pemerintah daerah ingin fokus mengembangkan ekonomi syariah, ada panduan atau ukuran-ukuran yang harus dicapai. Perhitungannya termasuk di dalam hal keuangan syariah, fashion, pariwisata, pangan, dan lain-lainnya.
Ia berharap dari komitmen pemerintah regional maka akan otomatis berimbas signifikan pada pengembangan di tingkat nasional. Untuk meningkatkan komitmen, KNKS berencana memberikan penghargaan-penghargaan bagi regional.
Emir menambahkan, laporan ini cukup mendesak karena ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan baru yang diandalkan pemerintah. Laporan tersebut juga lebih memungkinkan digarap dalam jangka pendek.
Untuk jangka panjang, KNKS mendukung inisiatif BI untuk membuat formula Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Syariah. Rencana yang akan kolaborasi dengan BPS ini masih butuh waktu lama karena belum ada panduannya di ranah global.
"Inisiasi itu harus matang dan nantinya dapat diakui juga, bisa diadopsi oleh negara-negara lain," katanya.
Emir mengatakan KNKS juga berupaya untuk meningkatkan branding Indonesia di ranah internasional. Salah satunya dengan penyediaan informasi. KNKS memiliki program one data center dan Islamic bussiness case study untuk meningkatkan literasi.
Data center akan berisi informasi-informasi terkait perekonomian syariah yang selama ini tercecer di berbagai lembaga. Sementara studi kasus bisnis Islam akan disajikan dalam berbagai bahasa agar civitas keuangan syariah internasional dapat memahami perkembangan Indonesia.
"Selama ini mereka tidak tahu banyak program syariah di Indonesia karena tidak masuk radar, bahasanya bahasa Indonesia jadi tidak masuk sebagai informasi," kata dia.
Direktur Bidang Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS, Taufiq Hidayat menyampaikan KNKS komitmen pada peningkatan literasi terkait ekonomi syariah Indonesia baik tingkat regional maupun global. Ini telah menjadi kebutuhan seiring dengan fokus pemerintah.
Ia mengakui selama ini pengembangan ekonomi syariah masih stagnan karena edukasi dan literasi. Selama ini, menurutnya, pemerintah masih fokus pada sisi supply sementara demand masih lemah. Misal program dan produk keuangan syariah sudah cukup beragam namun masyarakat masih kurang informasi.
"Kita ingin siapkan permintaannya juga, tidak hanya dari sisi institusi besar tapi juga ritel yang ranah rumah tangga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
